Faktanusa.com, Balikpapan – Tekanan inflasi di Kota Balikpapan semakin meningkat. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Balikpapan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,15 persen secara bulanan (month to month/mtm), naik dibandingkan September 2026 yang sebesar 0,08 persen.

Di sisi lain, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru mengalami deflasi sebesar 0,18 persen (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 0,56 persen.

Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan tarif angkutan udara menjadi faktor utama pendorong inflasi di Balikpapan. Sementara penurunan harga ikan, daging ayam ras, serta aneka bawang menjadi penyebab utama deflasi di PPU.

Meski pergerakan bulanan kedua wilayah berbeda, tekanan inflasi secara tahunan justru menunjukkan peningkatan. Inflasi tahunan Balikpapan mencapai 4,06 persen (year on year/yoy), meningkat dari 3,93 persen pada September 2026.

Sementara itu, inflasi tahunan PPU tercatat sebesar 4,50 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,18 persen.

Realisasi inflasi tahunan kedua daerah tersebut berada di atas inflasi gabungan empat kabupaten/kota penghitung IHK di Kalimantan Timur yang mencapai 4,04 persen. Angka tersebut juga melampaui inflasi nasional sebesar 3,23 persen.

Adapun inflasi tahun kalender hingga Oktober 2026 tercatat sebesar 2,71 persen di Balikpapan dan 3,92 persen di PPU.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, dalam keterangan tertulisnya pada 2 November 2026, menjelaskan bahwa perkembangan harga di kedua wilayah dipengaruhi dinamika pasokan dan permintaan sejumlah komoditas strategis.

Di Balikpapan, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,06 persen (mtm).

Lima komoditas yang memberikan kontribusi utama terhadap inflasi adalah sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, tomat, dan angkutan udara.

Kenaikan harga sawi hijau dan kacang panjang dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani lokal Balikpapan dan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan dampak fenomena El Niño yang memengaruhi tingkat produksi hortikultura.

Hal serupa terjadi pada jagung manis dan tomat. Pasokan dari daerah sentra produksi, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, mengalami penurunan akibat kondisi cuaca yang memengaruhi produksi. Sementara itu, permintaan masyarakat masih relatif kuat.

Selain komoditas pangan, kenaikan tarif angkutan udara turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Hal ini seiring diberlakukannya kembali fuel surcharge maksimal 40 persen dari tarif batas atas mulai 1 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut sejalan dengan rata-rata harga avtur yang mencapai Rp23.315 per liter.

Namun, sejumlah komoditas juga mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi Balikpapan. Penyumbang deflasi terbesar berasal dari kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dengan andil 0,02 persen (mtm).

Lima komoditas yang memberikan kontribusi terhadap deflasi terdalam adalah ikan layang, ikan tongkol, emas perhiasan, semangka, dan bayam.

Penurunan harga ikan layang dan ikan tongkol didukung meningkatnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi gelombang laut yang kembali normal membuat aktivitas penangkapan ikan lebih kondusif sehingga pasokan ke pasar meningkat.

Sementara itu, pelemahan harga emas perhiasan mengikuti penurunan harga emas global. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah pergeseran preferensi sebagian investor ke instrumen investasi selain emas.

Harga semangka juga mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa. Adapun penurunan harga bayam dipengaruhi meningkatnya hasil panen petani lokal dan tambahan pasokan dari luar daerah.

Berbeda dengan Balikpapan, deflasi di PPU terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,24 persen (mtm).

Lima komoditas utama penyumbang deflasi adalah ikan tongkol, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih.

Penurunan harga ikan tongkol dan ikan layang didukung membaiknya kondisi gelombang dan perairan laut dibandingkan puncak gelombang tinggi pada Agustus lalu. Kondisi tersebut meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal dan memperkuat pasokan ikan di pasar.

Harga daging ayam ras juga mengalami penurunan. Hal ini didorong meningkatnya produksi ayam di tingkat peternak, sementara permintaan relatif stabil sehingga ketersediaan pasokan di pasar tetap terjaga.

Penurunan harga bawang merah didukung meningkatnya frekuensi operasi pasar hingga tingkat kelurahan, kecukupan stok, serta kelancaran distribusi dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi.

Sementara bawang putih mengalami penurunan harga karena tingginya pasokan impor yang mendukung kelancaran distribusi dan peningkatan stok di pasar.

Meski mencatat deflasi, PPU tetap menghadapi tekanan kenaikan harga pada sejumlah komoditas. Penyumbang inflasi tertinggi berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,03 persen (mtm).

Komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi antara lain tomat, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, dan cabai rawit.

Kenaikan harga tomat, cabai merah, dan cabai rawit dipengaruhi penurunan pasokan dari sentra produksi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akibat kondisi El Niño. Sementara kacang panjang dan sawi hijau mengalami kenaikan harga karena berkurangnya pasokan dari petani lokal Balikpapan dan wilayah sekitarnya.

Menghadapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan, PPU, dan Paser terus memperkuat langkah pengendalian inflasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), yang mencakup stabilisasi harga, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

Stabilisasi harga dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar secara tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.

Sepanjang Oktober 2026, TPID Balikpapan melaksanakan GPM secara berkala melalui sinergi dengan Bulog sebanyak empat kali dalam sepekan, serta kegiatan yang diinisiasi Bulog sebanyak lima kali dalam sepekan.

Langkah tersebut diperkuat dengan GPM dan operasi pasar LPG 3 kilogram pada 21–23 Oktober 2026 dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Selain itu, pemerintah juga menggelar pasar murah bergerak yang menyasar konsumen di kawasan perumahan sejumlah kelurahan. Program Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah turut dilaksanakan pada 13–31 Oktober 2026.

Optimalisasi Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari juga dilakukan untuk membantu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Di PPU, GPM dilaksanakan pada 15 dan 21 Oktober 2026, disertai operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram pada 14–15 Oktober 2026.

Dari sisi ketersediaan pasokan, penguatan produksi pangan lokal dilakukan melalui penyebaran bibit hortikultura di Balikpapan. Sementara di Kabupaten Paser, dikembangkan kawasan cabai seluas 10 hektare melalui dukungan Kementerian Pertanian.

Penguatan distribusi juga menjadi perhatian. BI bersama pihak terkait melakukan koordinasi penyaluran BBM dengan Pertamina Patra Niaga pada 1 Oktober 2026 serta rapat koordinasi integrasi penguatan stabilisasi harga pangan pada 14 Oktober 2026.

Upaya memperluas kerja sama antardaerah (KAD) turut dilakukan melalui penjajakan kerja sama antara Balikpapan dan PPU dengan Kabupaten Enrekang serta Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 2026.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan komoditas pangan dari daerah sentra produksi, sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi dan gejolak harga.

Ke depan, sejumlah risiko masih berpotensi meningkatkan tekanan inflasi daerah. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah fenomena El Niño yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027.

Kondisi tersebut berisiko mengganggu produksi dan pasokan pangan akibat keterlambatan penanaman, keterbatasan air, hingga potensi gagal panen yang dapat menurunkan produktivitas pertanian.

Ketergantungan pasokan pangan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga menjadi tantangan tersendiri. Jarak distribusi membuat biaya logistik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga pangan.

Fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, sehingga dapat mendorong kenaikan harga komoditas pangan, khususnya kelompok volatile food.

Selain itu, ketersediaan dan kelancaran distribusi energi perlu terus dijaga untuk mengantisipasi potensi kelangkaan akibat meningkatnya permintaan BBM dan LPG.

Perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada triwulan IV 2026 juga berpotensi meningkatkan kebutuhan komoditas pangan. Karena itu, penguatan stok dan pasokan harus dilakukan agar tambahan permintaan tidak memicu kenaikan harga.

Robi Ariadi menegaskan, KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID akan terus memperkuat sinergi dan kebijakan pengendalian inflasi agar stabilitas harga serta ketersediaan pangan tetap terjaga.

Pada akhir November 2026, KPwBI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser merencanakan kerja sama pasokan melalui KAD dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Enrekang.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari optimalisasi program dan kebijakan yang telah disusun dalam peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025–2027.

Melalui berbagai langkah tersebut, BI berharap inflasi daerah tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah. (Shin/**)

Loading