Faktanusa.com, Balikpapan – Pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan terus digenjot Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Namun, perluasan sarana fisik tersebut juga memunculkan tantangan baru berupa kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga pendukung sekolah yang dinilai masih belum terpenuhi secara optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menilai bahwa penambahan sumber daya manusia (SDM) sektor pendidikan merupakan kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan maksimal. Ia menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan yang begitu pesat harus diikuti dengan kecukupan tenaga guru, tenaga kebersihan, keamanan, serta tenaga operasional lainnya.
“Pembangunan sekolah di Balikpapan terus dilakukan Pemerintah Kota untuk pemerataan layanan pendidikan. Tetapi fasilitas fisik ini harus diimbangi dengan tenaga pendidik yang memadai agar proses belajar mengajar tidak terhambat,” ujar Gasali, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan bersiap membuka sekitar 500 formasi tenaga kerja baru untuk mengisi kebutuhan SDM di sekolah-sekolah negeri. Rekrutmen tersebut tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk tenaga pendukung seperti petugas kebersihan, petugas keamanan sekolah, hingga pekerja non-akademik lainnya.
Rekrutmen kali ini menggunakan skema Kontrak Kerja Individu (KKI)—sebuah mekanisme baru yang dirancang sebagai penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi memperbolehkan daerah menambah tenaga honorer atau tenaga bantu (Naban) melalui APBD.
“Memang sudah dilarang ada penambahan tenaga honorer yang dibiayai APBD. Namun ada klausul yang mengatur mekanisme tenaga kerja kontrak melalui skema KKI. Ini yang menjadi dasar pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sekolah,” jelas Gasali.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bertambahnya Ruang Kelas Baru (RKB) serta proyek pembangunan sekolah yang terus berjalan harus disertai dengan penyediaan tenaga pengajar yang memadai. Kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya sekolah yang kekurangan guru, sehingga beberapa mata pelajaran harus dirangkap atau digabungkan.
“InsyaAllah tidak lama lagi Pemkot melalui Dinas Pendidikan akan membuka lowongan untuk sekitar 500 tenaga kerja. Tidak hanya guru, tapi juga tenaga pengamanan, cleaning service, dan kebutuhan lain di sekolah. Semua menggunakan skema KKI dan tetap dibiayai pemerintah,” ungkapnya.
Gasali menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pengadaan tenaga kerja KKI tersebut telah masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, dengan pola kontrak kerja tahunan yang bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja.
Tenaga pendidik dan pendukung sekolah yang direkrut nantinya akan ditempatkan di PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di seluruh wilayah Balikpapan. Rekrutmen ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan distribusi guru, terutama pada sekolah baru di kawasan pinggiran kota yang membutuhkan tenaga pengajar tambahan.
Selain mengatasi kekurangan guru, formasi tenaga keamanan dan kebersihan juga dinilai vital dalam mendukung operasional sekolah. Kehadiran tenaga pendukung diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa.
Gasali menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Balikpapan mendukung penuh langkah Disdikbud membuka formasi KKI, karena menurutnya pembangunan sarana pendidikan hanya akan memiliki nilai apabila dioperasikan dengan tenaga kerja yang kompeten.
Ia juga meminta masyarakat untuk mengikuti proses seleksi secara profesional dan tidak terjebak pada rumor terkait rekrutmen pegawai berbasis kedekatan atau titipan.
“Dengan adanya rekrutmen ini, harapannya kualitas layanan pendidikan semakin baik dan merata di seluruh wilayah. Semoga kebutuhan tenaga pendidik dan pendukung dapat terpenuhi agar pembangunan sarana yang terus bertambah tidak sia-sia,” tutup Gasali.
Rekrutmen tenaga pendidikan melalui skema KKI menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di Balikpapan. Dengan komitmen Pemkot dan DPRD, ke depan penyediaan layanan pendidikan diharapkan semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Adv/**)
