Faktanusa.com, Balikpapan – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa sejumlah persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas tak boleh lagi berlarut tanpa penyelesaian konkret. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian Pemandangan Umum terhadap Perubahan Nota Keuangan RAPBD 2026, Kamis (20/11/2025), di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
Juru bicara Fraksi NasDem, Siska Anggraini, menyampaikan bahwa fraksinya mencatat banyak keluhan publik yang harus segera dijawab melalui kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di lapangan.
Pada awal penyampaiannya, NasDem langsung menyoroti salah satu kebutuhan dasar yang paling vital bagi rumah tangga, yaitu pelayanan air bersih. Siska menilai pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) masih jauh dari optimal dan belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah problem yang masih terjadi, mulai dari terbatasnya sambungan rumah baru, kurangnya jaringan pipa induk di beberapa wilayah, hingga keluhan masyarakat terkait kualitas air yang dinilai menurun dalam beberapa bulan terakhir.
“Pemkot perlu memanggil manajemen PTMB dan duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai pelayanan dasar seperti air bersih justru menjadi sumber keresahan warga,” tegas Siska dalam rapat paripurna tersebut.
Selain persoalan air bersih, banjir juga menjadi fokus kritik NasDem. Meski pemerintah telah menjalankan berbagai program penanganan banjir, termasuk pekerjaan di kawasan DAS Ampal, fraksi menilai hasilnya belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Menurut mereka, banjir masih sering terjadi saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi.
“Pekerjaan normalisasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus dievaluasi menyeluruh. Masyarakat membutuhkan solusi yang terukur, bukan sekadar kegiatan proyek yang tidak menunjukkan hasil nyata,” ujarnya.
Tak hanya itu, kemacetan lalu lintas yang semakin parah di sejumlah titik utama Kota Balikpapan juga menjadi sorotan. NasDem menilai, persoalan ini kian mendesak karena berdampak langsung pada efisiensi waktu, produktivitas ekonomi, dan kenyamanan hidup warga.
Fraksi meminta Pemerintah Kota segera menyusun strategi rekayasa lalu lintas yang efektif, mempercepat pembangunan akses alternatif, menambah pembenahan simpul kemacetan, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait.
“Penanganan harus komprehensif. Jika tidak, kemacetan akan semakin sulit diatasi seiring pertumbuhan penduduk dan mobilitas kendaraan yang terus meningkat,” kritik Siska.
Dari sisi kebijakan fiskal, Fraksi NasDem mengangkat persoalan penting lain yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2026, yaitu penurunan drastis Pendapatan Daerah akibat kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Berdasarkan data dalam RAPBD terbaru, pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp 3,36 triliun turun menjadi Rp 2,91 triliun, sementara pendapatan transfer bahkan disebut turun hampir 40 persen.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk menyusun strategi anggaran yang lebih selektif, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat. NasDem menekankan bahwa belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, bukan kegiatan seremonial yang kurang produktif.
“Belanja yang sifatnya hanya seremonial harus dikurangi. Anggaran harus berpihak pada pelayanan publik seperti air bersih, penanganan banjir, kemacetan, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” ujar Siska.
NasDem juga mengusulkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak, optimalisasi basis data wajib pajak, dan penertiban potensi kebocoran pendapatan.
Di akhir penyampaiannya, Siska menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk tetap kritis, objektif, dan konstruktif dalam pembahasan lanjutan APBD 2026 bersama Pemerintah Kota.
“Tujuannya jelas: anggaran harus membumi, berpihak pada masyarakat, dan mampu menjawab tantangan nyata pembangunan Kota Balikpapan,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan APBD sebelum masuk ke proses penetapan final yang akan memutuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026. (Adv/**)
