
Faktanusa.com, Balikpapan – Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, H. Yusri SE, dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan, yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Kamis (20/11/2025).
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi Golkar menyoroti dinamika penyusunan anggaran daerah yang harus menyesuaikan dengan perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya terkait Alokasi Sementara Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026. Perubahan TKD tersebut membuat Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan kalkulasi ulang terhadap postur anggaran yang semula direncanakan.
Yusri menilai respons Pemerintah Kota Balikpapan terhadap penyesuaian anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sudah berjalan dengan cepat dan tepat. Menurutnya, penyesuaian diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi respons sigap Pemkot Balikpapan dalam mengurai setiap proses penyesuaian anggaran, sehingga efisiensi yang dilakukan tidak mengganggu program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Yusri di hadapan peserta paripurna.
Fraksi Golkar memandang bahwa langkah pemerintah dalam mengarahkan kembali fokus belanja daerah berdasarkan kemampuan pendapatan menjadi strategi yang tepat. Selain menjaga stabilitas fiskal, kebijakan ini juga diperlukan untuk memastikan prioritas pembangunan tidak keluar dari arah yang telah ditetapkan.
Menurut Yusri, keberhasilan daerah dalam menjaga ketahanan fiskal bukan hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari bagaimana anggaran tersebut dioptimalkan untuk kesejahteraan publik.
“Pemkot telah menunjukkan resiliensi luar biasa dengan tetap mendorong perbaikan pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus tetap konsisten mendukung program-program prioritas, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan ekonomi dan investasi.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar meyakini bahwa kerja sama yang padu antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci untuk menghadapi tantangan situasi fiskal nasional yang ikut berdampak pada daerah. Momentum perubahan postur anggaran, menurutnya, harus menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar seluruh kebijakan fiskal dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut Yusri.
Fraksi Golkar juga menekankan bahwa pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal pembangunan Kota Balikpapan agar tetap selaras dengan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebut bahwa arah pembangunan Kota Balikpapan menuju kota global yang maju, nyaman dihuni, dan berdaya saing harus disokong oleh pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan.
“Kami meyakini bahwa kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD mampu mendorong terwujudnya Kota Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni oleh semua, dalam bingkai Madinatul Iman,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut menjadi forum evaluasi dan refleksi bersama, sebelum APBD 2026 memasuki pembahasan lanjutan. DPRD Balikpapan menargetkan proses pembahasan berjalan efektif dengan mengedepankan prinsip kepentingan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi Golkar berharap seluruh fraksi serta unsur pemerintah daerah dapat menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan APBD yang realistis, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan secara konkret.
Dengan dinamika yang terus berkembang, Fraksi Golkar memastikan akan terus mengawal setiap tahap penyusunan APBD 2026 demi memastikan pembangunan di Kota Balikpapan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. (Adv/**)
![]()


