Faktanusa.com, Balikpapan — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2026 akan dikawal secara transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan Alwi usai menerima penjelasan resmi Pemerintah Kota Balikpapan mengenai postur anggaran 2026 dalam agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Selasa (18/11/2025).
Menurut Alwi, postur APBD Balikpapan tahun 2026 diproyeksikan berada di angka Rp 3,2 triliun, setelah adanya pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Padahal, sebelum adanya penyesuaian tersebut, rancangan awal APBD diperkirakan mencapai lebih dari Rp 4,2 triliun.
“Pemotongan dari Kemenkeu membuat kita harus menyusun ulang kebutuhan anggaran. Namun target PAD tetap kita tetapkan di angka Rp 1,5 triliun, dan itu adalah PAD terbesar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur,” jelas Alwi.
Ia menegaskan bahwa perubahan besar terhadap struktur pendapatan harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan program prioritas. Setiap rupiah dalam anggaran harus dipastikan memberi dampak langsung kepada masyarakat serta mendukung arah pembangunan daerah.
“APBD 2026 harus dirancang secara hati-hati agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap program anggaran juga harus sejalan dengan visi-misi Wali Kota dan dokumen RPJMD, sehingga arah pembangunan tetap fokus dan konsisten,” tegasnya.
Dalam paparannya, Alwi menilai bahwa turunnya kapasitas belanja daerah bukan semata menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan efisiensi pembelanjaan publik. Menurutnya, efektivitas anggaran harus menjadi perhatian utama agar tidak ada realisasi program yang sia-sia.
“Ini momentum untuk memperkuat prioritas. Infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar masyarakat tetap harus diutamakan,” ujarnya.
Penjelasan terkait postur anggaran APBD 2026 sebelumnya dipaparkan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam agenda resmi yang menjadi bagian dari rencana penyusunan tahapan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan. Agenda tersebut sekaligus menandai langkah awal pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Alwi menambahkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan tahapan pembahasan berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia memastikan seluruh proses evaluasi dan penetapan anggaran dapat diakses masyarakat melalui mekanisme resmi dan forum komunikasi publik.
Selain itu, ia menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam realisasi anggaran, terutama pada sektor sensitif yang menyangkut layanan dasar.
“Kita ingin memastikan anggaran ini digunakan seperti seharusnya, tepat sasaran dan bermanfaat. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang amanah,” kata Alwi.
Menurutnya, sejumlah bidang pembangunan tetap akan menjadi prioritas kuat pada tahun mendatang di tengah keterbatasan fiskal. Sektor-sektor tersebut termasuk penguatan infrastruktur kota, peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan terhadap pelaku UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Dalam konteks Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Alwi menyebut bahwa konsistensi pembangunan kota menjadi sangat penting untuk menjaga daya saing dan kepercayaan investor.
Ia berharap pembahasan APBD 2026 dapat diselesaikan secara tepat waktu dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga.
“Dengan kebersamaan dan komitmen bersama, kami yakin APBD 2026 akan menjadi instrumen positif untuk memperkuat daya dukung pembangunan kota ini,” tutupnya.
Dengan demikian, DPRD Balikpapan menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran tahun 2026 akan dikawal ketat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kebermanfaatan masyarakat luas. (Adv/**)
