Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mempersiapkan rencana pembangunan penangkaran buaya sebagai salah satu program strategis daerah. Program tersebut akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan investor, mengingat pengelolaan dan operasional penangkaran reptil berukuran besar tersebut tidak memungkinkan jika sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, menjelaskan bahwa pembangunan penangkaran buaya telah masuk dalam daftar 50 program unggulan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Saat ini, tahap awal yang sedang dilakukan adalah penyusunan kajian perencanaan sebagai dasar pembentukan proyek.
“Tahun ini kami buat dulu kajian perencanaannya, siapa tahu ada investor yang tertarik mengelola penangkaran buaya,” ucap Noviari Noor di Sangatta.
Menurutnya, penangkaran buaya direncanakan tidak hanya sebagai lokasi konservasi hewan, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukasi yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah dan ruang pembelajaran bagi masyarakat, pelajar, hingga peneliti.
Noviari menambahkan bahwa pembangunan penangkaran buaya tidak dapat sepenuhnya menggunakan dana APBD, karena kebutuhan operasional dan pengelolaan sangat besar. Selain infrastruktur khusus untuk habitat buaya, kebutuhan tenaga ahli dan penyediaan makanan dalam jumlah besar menjadi tantangan utama.
“Pemkab Kutim tidak memungkinkan membentuk UPT Penangkaran Buaya, itu akan lebih sulit,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa penangkaran buaya memerlukan standar teknis pengelolaan yang ketat dan stabil, serta sumber pendanaan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuka peluang bagi investor atau badan usaha untuk mengelola proyek tersebut melalui skema kerja sama.
Saat ini, pemerintah belum menentukan lokasi pembangunan karena kajian teknis terkait aspek lingkungan, ekonomi, dan kepatuhan regulasi masih dalam proses. Kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan wilayah yang tepat dan aman, sekaligus mengukur kemampuan daya dukung lingkungan.
“Kami belum bisa memproyeksikan lokasi pembangunan penangkaran buaya, sebab kajian teknis baik dari segi lingkungan maupun ekonomi masih akan dikerjakan,” jelasnya.
Selain pertimbangan lokasi, kebutuhan logistik juga menjadi faktor penting. Noviari mengungkapkan bahwa penyediaan makanan bagi buaya membutuhkan volume besar dan rutin, sehingga harus diperhitungkan secara matang.
“Membangun penangkaran buaya itu harus siap dengan makanannya juga. Berapa itu daging ayam yang dibutuhkan walaupun keadaan mati ya, jadi kita masih akan buat kajiannya,” imbuhnya.
Program penangkaran buaya tersebut direncanakan menjadi wisata edukasi baru di Kutai Timur, seperti Penangkaran Buaya Teritip di Kota Balikpapan yang telah dikenal luas sebagai destinasi wisata keluarga. Pemerintah berharap, kehadiran penangkaran buaya nantinya dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
Penangkaran buaya juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengendalian populasi buaya liar yang kadang memasuki kawasan pemukiman, serta menjadi bagian dari upaya konservasi satwa dilindungi.
Dengan dibukanya peluang kerja sama bagi investor, Pemkab Kutim menargetkan pembangunan penangkaran buaya dapat dimulai setelah kajian rampung dan adanya mitra yang siap bekerja sama. (Adv/Shin/**)
