Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mempercepat penyelesaian dua proyek strategis transportasi, yakni Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan dan percepatan pemanfaatan Bandara Tanjung Bara untuk kebutuhan masyarakat. Kedua infrastruktur tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
Kepala Dishub Kutim, Poniso Suryo Renggono, menegaskan bahwa pengembangan pelabuhan dan bandara menjadi fokus prioritas untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Untuk pelabuhan, tinggal sisi darat yang belum selesai. Target saya 2027 sudah bisa operasional,” ujar Poniso. Senin (24/11/2025)
Poniso menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk merampungkan Pelabuhan Kenyamukan mencapai Rp214 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk proses reklamasi seluas 0,7 hektare serta pembangunan sarana dan fasilitas pendukung agar pelabuhan dapat beroperasi optimal.
Menurutnya, pelaksanaan anggaran dengan skema multi years contract akan mempermudah percepatan pengerjaan, mengingat progres tahunan berpotensi lambat jika harus menunggu alokasi baru setiap tahun anggaran.
“Kalau skemanya multi years lebih bagus. Karena pengerjaannya tidak terpotong waktu. Kalau tiap tahun, progresnya bisa lambat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Pelabuhan Sangatta akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, khususnya dalam mengurangi biaya logistik dan membuka akses distribusi barang lebih luas.
Selain pelabuhan, Dishub Kutim juga memprioritaskan percepatan pemanfaatan Bandara Tanjung Bara untuk layanan penerbangan komersial. Meskipun kewenangan penuh bandara berada di bawah PT Kaltim Prima Coal (KPC), pemerintah daerah memastikan koordinasi intensif terus dilakukan.
“Untuk bandara, sifatnya koordinatif. Kewenangannya ada di PT KPC. Tapi yang jelas, kita ingin segera launching penerbangan Selasa dan Kamis tujuan Balikpapan,” terangnya.
Poniso menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat koordinasi resmi bersama PT KPC untuk memastikan kesiapan operasional dan penetapan slot penerbangan masyarakat. Dishub Kutim akan bertindak sebagai fasilitator dalam komunikasi dengan pemerintah pusat, guna memastikan seluruh proses sesuai regulasi dan standar keselamatan.
Poniso mengungkapkan bahwa keberhasilan pengoperasian Bandara Tanjung Bara sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi dan dukungan teknis lintas sektor. Mengingat kewenangan pengelolaan bandara berada di level pusat, pemerintah daerah hanya berperan mempercepat koordinasi dan memfasilitasi kebutuhan teknis serta pendampingan perizinan.
“Tugas kita memastikan semua berjalan lancar, dari persiapan, komunikasi, sampai kepatuhan aturan. Sehingga ketika Bupati ingin memastikan perkembangan, semua sudah siap,” pungkasnya.
Kehadiran pelabuhan dan bandara dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi Kutai Timur. Selain mendukung mobilitas masyarakat, transportasi udara dan laut akan menjadi pintu masuk investasi, memperkuat distribusi komoditas, serta menjadi katalis perkembangan kawasan industri dan pariwisata.
Pengoperasian Bandara Tanjung Bara juga diharapkan dapat menekan biaya perjalanan masyarakat yang selama ini harus mengandalkan bandara di luar wilayah Kutim, seperti Bandara APT Pranoto Samarinda atau Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.
Dalam konteks pembangunan Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), keberadaan dua infrastruktur strategis ini dipandang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah.
Dengan percepatan pembangunan Pelabuhan Sangatta dan sinergi percepatan pemanfaatan Bandara Tanjung Bara, Dishub Kutim optimistis konektivitas transportasi akan semakin terbuka, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Adv/Shin/**)
