Faktanusa.com, Sangatta – Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2026 memasuki tahap pembahasan intensif. Seluruh fraksi di DPRD Kutim kini terlibat aktif untuk memastikan bahwa struktur anggaran yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan konkret masyarakat.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi NasDem, Edy Markus, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini agar benar-benar menghasilkan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum dialog dan reses menjadi dasar utama dalam menyusun prioritas pembiayaan.
“Kami berkomitmen memastikan APBD yang disusun tidak hanya formalitas angka, tetapi betul-betul menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Itu yang menjadi fokus kami di DPRD, karena anggaran daerah harus terasa manfaatnya bagi masyarakat luas,” tegas Edy Markus saat ditemui usai rapat internal, Kamis (27/11/2025).
Edy menjelaskan bahwa sejumlah tahapan strategis telah dilalui sebelum pembahasan teknis dilaksanakan. Proses dimulai dari penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian mendapat pengesahan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
“Kemarin itu kan sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritasnya juga sudah diparipurnakan. Dalam minggu ke depan ini sudah masuk pembahasan di Badan Anggaran (Banggar),” jelasnya.
Tahapan terstruktur ini, lanjut Edy, menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD berupaya menyusun anggaran secara sistematis dan transparan. Pembahasan mendalam di tingkat Banggar nantinya akan memfokuskan perhatian pada kesesuaian antara target pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Meski tidak tergabung langsung dalam Panitia Badan Anggaran, Edy memastikan dirinya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi aspirasi publik melalui mekanisme internal fraksi. Menurutnya, peran aktif seluruh anggota fraksi sangat penting agar setiap keputusan dan alokasi pembiayaan mencerminkan visi pembangunan yang inklusif.
“Nah, saya sendiri tidak masuk di Badan Anggaran. Tapi kami dari Fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan teman-teman fraksi yang ada di badan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi intens antaranggota fraksi merupakan strategi menjaga efektivitas perjuangan aspirasi masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, seluruh dinamika penyusunan anggaran dapat dievaluasi bersama sehingga tidak terjadi penyimpangan arah maupun pengabaian prioritas publik.
“Tujuan kami sangat jelas, yaitu memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar kebijakan. Itu yang kami perjuangkan dari awal sampai akhir proses pembahasan,” tegas Edy.
Menurut Edy, APBD harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah. Karena itu, penyusunan anggaran harus bebas dari kepentingan kelompok maupun tumpang tindih program yang tidak memberikan manfaat maksimal.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata bagi publik. Kita ingin APBD yang efektif, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan komitmen DPRD yang semakin kuat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat Kutai Timur diharapkan dapat merasakan perubahan melalui program-program strategis yang dirancang secara berkualitas. APBD yang responsif dan berorientasi hasil menjadi harapan besar untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warga di seluruh wilayah kabupaten. (ADV)
