Faktanusa.com, Sangatta – Pemerataan pembangunan infrastruktur terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Aldryansyah, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal percepatan pembangunan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai masih tertinggal dan kurang tersentuh anggaran.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan nyata yang harus segera mendapatkan solusi strategis melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional dan berkeadilan.
“Ini catatan penting buat kami terkait persoalan kesenjangan wilayah. Apalagi di Kabupaten Kutai Timur ini kesenjangannya masih sangat besar, karena dominan anggaran itu turun di daerah-daerah yang dekat dengan pemerintahan. Dan hal itu menjadi problem juga,” ujar Aldryansyah dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa masih banyak wilayah di Kutai Timur yang belum menikmati layanan infrastruktur dasar secara memadai. Kondisi jalan antarwilayah yang masih memprihatinkan dan keterbatasan sarana umum menjadi penghambat utama mobilitas warga, pertumbuhan ekonomi lokal, serta distribusi layanan pemerintahan.
“Di lapangan masyarakat ini masih banyak sekali yang butuh perhatian. Mulai dari rumah layak huni, konektivitas antarwilayah, akses air bersih sampai listrik, semua itu masih jadi permasalahan mendasar,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Menurut Aldryansyah, daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti pesisir dan pedalaman sering kali menjadi wilayah dengan tingkat kebutuhan terbanyak, tetapi justru paling sedikit tersentuh alokasi anggaran.
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan dasar dan infrastruktur yang layak, DPRD menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi anggaran pembangunan selama ini. Pendekatan pemerataan harus menjadi orientasi utama agar pembangunan tidak hanya terfokus pada kawasan tertentu.
Aldryansyah menegaskan bahwa Komisi C yang membidangi infrastruktur dan pembangunan akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk dalam pembahasan anggaran dan evaluasi realisasi di lapangan.
“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, dan khususnya bagi kami di Komisi C. Kami akan terus mendorong program-program Bupati yang sekarang ini berjalan agar arah pembangunan dapat menyentuh wilayah yang selama ini tertinggal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan legislatif terhadap pemerintah daerah adalah bagian dari komitmen mempercepat pembangunan yang merata dan memenuhi hak dasar masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur, baik di kawasan perkotaan maupun desa-desa terpencil.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga tentang memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, semua wilayah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang melalui infrastruktur yang memadai,” katanya.
Dengan sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif, DPRD berharap agenda pembangunan tahun-tahun mendatang dapat memberikan dampak nyata, terutama dalam membuka akses ekonomi, layanan publik, dan mobilitas warga.
Aldryansyah juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk terus memberikan masukan dan pengawasan partisipatif agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Kalau pembangunan bisa merata, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara keseluruhan. Itu yang ingin kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
Melalui komitmen untuk memperkuat pemerataan dan mengatasi kesenjangan wilayah, Pemerintah dan DPRD Kutai Timur berharap mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat dari pesisir hingga pedalaman. (ADV)
