Faktanusa.com, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan pemadam kebakaran dengan membangun pos damkar di seluruh 18 kecamatan. Meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah tetap menjalankan program strategis ini secara bertahap dengan mempertimbangkan kestabilan fiskal. Upaya tersebut menunjukkan konsistensi Pemkab Kutim dalam meningkatkan infrastruktur keselamatan publik bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menjelaskan bahwa komitmen antara pemerintah daerah dan dewan terus dibangun untuk memastikan kebutuhan mendesak terkait layanan pemadam kebakaran dapat diantisipasi sejak dini. Menurutnya, sinergi perencanaan antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam menyiasati keterbatasan anggaran.
“Nah kita berharap komitmen bersama pemerintah juga menjadi bagian yang kami bangun, supaya sama-sama menyiapkan antisipasi sejak awal,” ujarnya. Kamis (20/11/2025).
Pendekatan antisipatif tersebut, kata Widiarto, memungkinkan pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih matang meskipun menghadapi dinamika anggaran. Dengan perencanaan sejak dini, distribusi sumber daya dapat dilakukan secara lebih terukur dan tepat sasaran, terutama dalam pembangunan pos pemadam kebakaran yang menjadi tulang punggung penanganan kedaruratan di tingkat kecamatan.
Salah satu bentuk komitmen nyata itu diwujudkan melalui rencana pembangunan fisik pos damkar di semua kecamatan, lengkap dengan fasilitas penunjangnya.
“Salah satunya membangun pos-pos Damkar di 18 kecamatan, dan tentu juga mudah-mudahan didorong dengan fasilitas penunjangnya,” tambahnya.
Penekanan pada kelengkapan fasilitas menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan pada gedung. Infrastruktur pemadam kebakaran mencakup peralatan operasional, kendaraan tanggap darurat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan komprehensif, setiap pos yang dibangun diharapkan mampu berfungsi optimal dalam merespons situasi darurat.
Namun di balik optimisme tersebut, Widiarto meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan. Menurunnya DBH sebagai salah satu sumber pendapatan utama menjadi faktor pembatas dalam percepatan pembangunan.
“Itu juga ya kita harap maklum, karena memang situasinya sedang tidak baik-baik saja, ada penurunan DBH, jadi kami menyesuaikan secara prioritas, yang penting targetnya bisa tercapai dalam 2–3 tahun ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, penetapan target 2–3 tahun memberikan ruang yang realistis bagi pemerintah dalam mengatur prioritas sekaligus memastikan keberlanjutan program tanpa mengorbankan kesehatan fiskal daerah.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Widiarto menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan pos damkar di seluruh kecamatan.
“Tapi secara prinsip komitmen kita mau untuk pos pemadam kebakaran itu hadir di 18 kecamatan beserta fasilitas,” pungkasnya.
Melalui strategi bertahap dan pengelolaan anggaran yang cermat, Pemkab Kutim optimistis target pembangunan pos damkar di seluruh kecamatan dapat tercapai. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi penguatan penting dalam perlindungan keselamatan masyarakat Kutai Timur di masa mendatang. (ADV)
