Faktanusa.com, Sangatta – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur mendapat perhatian khusus untuk memastikan setiap alokasi dana memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah dan dewan dalam merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan mendasar warga. Komitmen ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran daerah menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Paembonan menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ia baca dalam sebuah grup percakapan daring, yang mengkritik pola alokasi dana daerah yang kerap terfokus pada proyek-proyek fisik berisiko rendah esensial, sementara kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.
“Seperti Menteri Keuangan bilang, saya baca tadi WA di grup, kalau kalian bikin menara, apa semua, buat kegiatan yang seremoni, sementara yang dibutuhkan masyarakat yaitu jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan. Tidak maksimal, buat apa kan?” ujarnya. Kamis (13/11/2025).
Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan belanja yang langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak. Perbandingan antara proyek fisik seperti menara dengan kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan dan fasilitas publik menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skala prioritas pembangunan. Hal ini menjadi pedoman untuk memastikan anggaran dialokasikan pada sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat.
Ia kemudian menekankan prinsip value for money atau nilai guna atas setiap rupiah yang dibelanjakan. Alokasi dana yang besar untuk suatu programa tidak bermakna jika programa tersebut tidak menyentuh akar permasalahan dan kebutuhan paling hakiki masyarakat.
“Buat apa kita kasih banyak dana besar, kan gitu. Nah ini menjadi pelajaran buat kita,” tambahnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa besaran anggaran bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan bagaimana dana tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip ini mendorong semua pihak untuk lebih cermat dalam merancang program, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai APBD memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup warga.
“Bahwa memang saatinya pemerintah daerah DPR harus betul-betul memang sejalan, sepakat, uang rakyat APBD itu betul-betul harus kita bentuk dalam program-program yang pro-rakyat,” pungkas Novel Tyty Paembonan.
Penegasan ini menyiratkan komitmen untuk membangun kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD. Dengan bekerja sama memastikan setiap program benar-benar bersifat pro-rakyat, diharapkan anggaran daerah tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara menyeluruh. (ADV).
