Faktanusa.com, Sangatta – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menandai fase penting dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Anggaran tambahan tersebut diharapkan segera direalisasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Syaiful Bakhri, menyampaikan optimisme sekaligus dorongan kepada pemerintah daerah agar APBD-P dapat segera dijalankan. “Mudah-mudahan anggaran APBD-P ini sudah mulai bergerak untuk melaksanakan kegiatan,” ujarnya di Sangatta.
Menurut Syaiful, percepatan realisasi anggaran sangat penting untuk menjaga ritme pembangunan daerah. Ia menilai banyak program strategis yang menunggu alokasi tambahan dalam APBD-P, mulai dari infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga penguatan sektor pendidikan. Seluruh sektor tersebut, kata dia, memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Dengan disahkannya APBD-P, maka pemerintah daerah sudah memiliki dasar kuat untuk mengeksekusi berbagai program yang sebelumnya tertunda,” jelasnya. Kamis (13/11/2025).
Namun demikian, Syaiful mengingatkan bahwa tugas DPRD tidak selesai hanya pada tahap pengesahan anggaran. Fungsi pengawasan harus berjalan beriringan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan. “Tentunya tidak terlepas dari pengawasan-pengawasan kami sebagai anggota legislatif,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Kutim akan melakukan pengawasan secara berlapis, baik melalui laporan rutin dari organisasi perangkat daerah (OPD), rapat kerja, maupun kunjungan langsung ke lapangan. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pelaksanaan APBD-P tidak mengalami hambatan, molor dari jadwal, atau menyimpang dari standar kualitas yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar setiap rupiah dalam APBD-P tersalurkan efektif dan tepat sasaran. “Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai progres dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Realisasi APBD-P juga dipandang sebagai momentum untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang bersifat mendesak, khususnya di wilayah dengan kebutuhan tinggi. Syaiful menambahkan, selain mendorong percepatan fisik, DPRD juga akan memastikan aspek administratif seperti proses lelang, penyerapan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
Dengan pengelolaan yang tepat, APBD-P diyakini mampu meningkatkan stabilitas pelayanan publik serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami berharap pembangunan yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok Kutai Timur,” pungkas Syaiful.
Melalui dukungan legislatif dan eksekutif yang solid, APBD-P Kutim diharapkan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan di seluruh kecamatan. (ADV)
