Faktanusa.com, Sangatta – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, pada momentum Hari Keterbukaan Informasi Nasional.
“Kami mengingatkan pentingnya pemerintah membuka informasi ke masyarakat secara luas,” ujar Ronny di Sangatta.
Ronny menjelaskan bahwa Diskominfo Kutim telah melakukan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan informasi yang menjadi konsumsi publik dapat dibuka secara jelas dan tepat. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi di Kutim selama ini sudah berjalan cukup baik. Namun, faktanya masih terdapat beberapa OPD yang cenderung menutup akses informasi, terutama kepada media. Hal tersebut, menurut Ronny, biasanya disebabkan adanya permintaan data dari oknum tertentu yang mengatasnamakan wartawan.
“Ada sih beberapa yang tertutup masih, karena biasanya ada masyarakat yang tiba-tiba minta data mengatasnamakan wartawan,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).
Ronny menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Media dinilai sebagai jembatan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan baik antara pemerintah daerah dan awak media harus terus dijaga dan diperkuat.
“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga kebutuhan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan pembangunan. Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah sekaligus memberikan masukan yang konstruktif.
Diskominfo Kutim sendiri, lanjut Ronny, telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi di daerah. Program-program tersebut melibatkan pemangku kebijakan dari tingkat desa, kecamatan, hingga OPD di lingkup kabupaten. Pendekatan itu dilakukan agar seluruh unsur pemerintah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya transparansi.
“Berbagai program telah kami rancang untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi di Kutim. Kami juga berkoordinasi ke seluruh pemangku kebijakan, baik skala desa, kecamatan, maupun OPD lainnya,” jelasnya.
Ronny berharap komitmen bersama seluruh stakeholder dapat mendorong Kutai Timur menjadi daerah yang semakin terbuka, informatif, dan adaptif terhadap kebutuhan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat. (Adv/Shin/**)
