Faktanusa.com, Sangatta — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa potensi pemangkasan anggaran pada tahun mendatang tidak akan mengganggu jalannya pembangunan infrastruktur prioritas. Meski terdapat isu mengenai kemungkinan turunnya dana transfer pusat serta penyesuaian proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp3,9 triliun, PUPR memastikan program strategis tetap berjalan sesuai rencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda, sehingga pemerintah daerah tetap menempatkannya sebagai sektor utama meski kondisi fiskal tengah ketat.
“Kalau infrastruktur itu memang pekerjaan besar dan membutuhkan dana besar. Tapi ini juga menjadi konsentrasi kepala daerah dan sudah masuk dalam visi-misi serta 50 program unggulan. Jadi, insyaallah tidak ada perubahan,” ujar Joni.
Ia menjelaskan bahwa proyek-proyek strategis yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap wajib dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, serta sistem penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Kalau pun nanti ada efisiensi anggaran, kami pastikan yang dikurangi bukan program prioritas. Infrastruktur tetap kita maksimalkan,” tegasnya.
Joni juga menyoroti bahwa sektor infrastruktur memang menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Namun, di sisi lain, sektor ini memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses terhadap layanan dasar pemerintahan.
“Makanya Bupati sangat menekankan agar pembangunan jalan dan sarana publik lainnya tetap berjalan meskipun kondisi fiskal sedang ketat,” jelas Joni.
Selain fokus pada pembangunan fisik, PUPR Kutim juga akan menyiapkan sejumlah strategi teknis untuk memastikan seluruh proyek dapat berjalan efektif dan efisien. Beberapa di antaranya adalah melakukan penyesuaian skala prioritas, memperketat pengawasan pelaksanaan proyek, serta memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Joni optimistis bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran, pelaksanaan pembangunan tahun mendatang tetap dapat berlangsung sesuai koridor perencanaan. Ia menegaskan komitmen dinas untuk menjalankan program yang paling dibutuhkan masyarakat.
“Intinya, infrastruktur tetap lanjut. Kita fokus ke program yang benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui penegasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari pembangunan yang merata, meski dinamika fiskal di tingkat pusat dan daerah mengharuskan adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. (Adv/Shin/**)
