Faktanusa.com, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) secara signifikan pada tahun 2025. Anggaran yang semula sebesar Rp8,9 miliar pada 2024 kini melonjak menjadi Rp19,6 miliar. Kenaikan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan pendidikan serta meringankan beban biaya sekolah bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyampaikan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan esensial sekolah, mulai dari pengadaan alat tulis, keperluan operasional, hingga penyediaan seragam dan sepatu bagi siswa. “Kenaikan ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan memastikan sekolah dapat berjalan tanpa pungutan tambahan,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kutim berkomitmen untuk menghapus praktik pungutan liar yang masih ditemukan di beberapa sekolah. Menurut Mulyono, seluruh kebutuhan dasar siswa sudah seharusnya terpenuhi melalui dana BOSDA sehingga tidak ada alasan bagi pihak sekolah menarik biaya tambahan. “Tidak boleh ada lagi pungutan liar yang membebani orang tua siswa. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi,” tegasnya.
BOSDA 2025 akan disalurkan kepada ratusan sekolah tingkat SD hingga SMA di seluruh wilayah Kutim. Untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran, Disdikbud menyiapkan sistem pengawasan yang ketat. Pengelolaan anggaran akan diaudit secara berkala guna mencegah terjadinya penyimpangan. “Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama. Kami akan melakukan audit secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan,” jelas Mulyono.
Dalam kesempatan itu, Mulyono juga menegaskan bahwa meski pungutan liar dilarang keras, ruang bagi komite sekolah untuk melakukan penggalangan dana tetap terbuka. Namun, mekanisme tersebut harus mengikuti prinsip sukarela, transparan, dan tidak memaksa orang tua. Komite sekolah dapat menggalang dana untuk kegiatan non-esensial seperti perayaan hari besar, lomba siswa, atau acara perpisahan. “Sumbangan melalui komite boleh saja, tetapi sifatnya harus sukarela. Tidak boleh menjadi kewajiban,” tambahnya.
Kenaikan anggaran BOSDA ini diharapkan memberikan dampak positif secara langsung bagi proses belajar mengajar. Selain mengurangi beban biaya pendidikan, dukungan anggaran yang lebih besar diharapkan mampu memperbaiki kualitas sarana belajar dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman.
Dengan langkah tegas tersebut, Pemerintah Kutai Timur menunjukkan keseriusannya dalam memastikan pendidikan yang lebih inklusif, bebas pungutan liar, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Disdikbud Kutim menargetkan pengelolaan BOSDA 2025 akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan siswa dan orang tua. (Adv/Shin/**)
