Sangatta — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai 12 persen pada akhir 2025. Optimisme ini disampaikan langsung oleh Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, yang menilai capaian penanganan stunting dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dan menjadi modal kuat untuk mencapai target tersebut.
Junaidi menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terbaru, angka stunting di Kutai Timur berhasil ditekan dari 16,5 persen menjadi 14 persen. Penurunan sebesar 2,5 persen dalam kurun waktu satu tahun ini disebut sebagai bukti nyata bahwa program yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif. “Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Menurut Junaidi, keberhasilan tersebut menjadi pemacu bagi instansinya untuk menekan angka stunting lebih jauh lagi. Tahun 2025, DPPKB Kutim menargetkan penurunan hingga dua digit, yakni menyentuh angka 12 persen. Untuk mencapai sasaran itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang akan difokuskan di 18 kecamatan.
TPK dinilai memiliki peran sentral dalam pemantauan keluarga berisiko stunting, baik melalui pendataan, verifikasi, maupun pendampingan langsung. Seluruh proses tersebut dilakukan menggunakan aplikasi elektronik yang membutuhkan ketelitian dan akurasi tinggi. “Jika data yang diinput tidak sesuai, maka itu akan menjadi data abadi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, pelatihan ini sangat penting,” tegas Junaidi.
Ia menekankan, keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kualitas data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang baik disebut sebagai fondasi untuk menentukan intervensi yang tepat sasaran.
Selain penguatan kapasitas TPK, DPPKB Kutim juga mengandalkan program unggulan “Jemput Bola Stop Stunting”, yaitu pendekatan proaktif dengan menjangkau langsung keluarga-keluarga berisiko. Program ini diklaim efektif karena dapat mengidentifikasi masalah sejak awal dan memberikan pendampingan secara komprehensif. “Dengan metode jemput bola yang lebih terstruktur, ditambah kolaborasi yang kuat dengan desa, target ini bukanlah hal mustahil,” tambahnya.
Junaidi juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Ia berharap setiap desa dapat mengalokasikan anggaran melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, serta sanitasi. “Jika desa peduli, maka angka stunting akan semakin menurun secara signifikan,” tegasnya.
Dengan sinergi yang konsisten antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta para kader di lapangan, DPPKB Kutim optimistis bahwa target penurunan stunting hingga dua digit dapat tercapai pada tahun 2025. Program yang sedang berjalan dan komitmen seluruh pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan generasi Kutai Timur yang sehat dan bebas stunting.
