Faktanusa.com, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, S.E., M.E., melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jum;at (24/10/2025) di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Nelly menerima berbagai aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Reses yang digelar di Balikpapan Tengah ini turut dihadiri oleh Camat dan Lurah setempat, perwakilan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit IHC, serta Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan persoalan yang masih mereka hadapi, di antaranya mengenai pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih sulit diakses, pasien rumah sakit yang kerap dialihkan ke fasilitas lain, serta belum adanya kebijakan bantuan atau dana ganti sewa bagi warga terdampak musibah kebakaran.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Nelly Turuallo menegaskan bahwa masalah pelayanan BPJS Kesehatan sudah menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan, khususnya Komisi IV yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut bahwa persoalan ini tidak semata disebabkan oleh kebijakan, tetapi juga karena lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pihak BPJS dan rumah sakit.
“Masalah ini bukan hal baru. Komisi IV sudah beberapa kali menerima laporan dari masyarakat tentang sulitnya akses layanan BPJS di rumah sakit. Sering kali yang menjadi kendala adalah miskomunikasi dan perbedaan pemahaman antara pihak rumah sakit dan BPJS dalam menerapkan aturan,” ujar Nelly. Jum’at (24/10/2024)
Ia menambahkan bahwa Komisi IV DPRD Balikpapan bersama BPJS Kesehatan sebelumnya telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah rumah sakit pada awal September lalu. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan bahwa sejumlah aturan baru dari BPJS diterapkan tanpa sosialisasi yang matang kepada tenaga medis maupun pasien.
“Masalahnya sering kali bukan di kebijakan, tapi di komunikasi. Aturan sudah jalan, tapi sosialisasinya belum sampai ke semua lapisan. Akibatnya, yang di bawah tidak paham. Kami minta agar sosialisasi dilakukan berulang, terutama bagi tenaga muda di garda depan rumah sakit,” tegasnya.
Menurut Nelly, lemahnya sistem penyebaran informasi di internal lembaga pelayanan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebingungan di lapangan. Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti permainan “telepon rusak”, di mana informasi dari pusat tidak tersampaikan secara utuh hingga ke petugas pelayanan.
“Seperti main telepon rusak, sampai ke ujung informasinya sudah beda. Akibatnya masyarakat yang dirugikan. Padahal uang daerah sudah digelontorkan untuk membayar iuran warga. Jadi jangan sampai masyarakat justru kesulitan mendapatkan pelayanan,” ujarnya menegaskan.
Nelly juga menyampaikan apresiasi kepada Rumah Sakit IHC yang telah menunjukkan komitmen terhadap pelayanan masyarakat dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis (medical check up) selama kegiatan reses berlangsung. Ia menilai langkah tersebut sebagai contoh nyata sinergi antara lembaga kesehatan dan masyarakat.
“Saya sangat berterima kasih kepada pihak Rumah Sakit IHC yang sudah hadir dan memberikan pelayanan langsung kepada warga. Ini bentuk kolaborasi yang sangat baik, karena kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari akses pelayanan yang cepat dan ramah,” kata Nelly.
Selain masalah kesehatan, sejumlah aspirasi lain juga mengemuka, termasuk harapan warga agar pemerintah dapat memberikan bantuan ganti sewa tempat tinggal bagi korban kebakaran yang kehilangan rumah. Menurut Nelly, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah kota agar dapat dikaji lebih lanjut, terutama terkait mekanisme bantuan sosial bagi warga terdampak bencana.
Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana akrab dan partisipatif. Warga tampak antusias menyampaikan pendapat serta berdiskusi langsung dengan wakil rakyat mereka. Nelly menilai, momentum reses bukan hanya sarana menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan antara DPRD dan masyarakat.
“Reses ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat. Kami ingin mendengar langsung apa yang mereka rasakan, agar setiap kebijakan yang kami rumuskan benar-benar berangkat dari kebutuhan warga,” tutup Nelly.
Melalui kegiatan reses di Balikpapan Tengah ini, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan berharap terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan, mudah diakses, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Nelly Turuallo juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perbaikan sistem layanan BPJS dan mendorong peningkatan koordinasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan warga Kota Balikpapan. (Adv/Shin/**)
