Faktanusa.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya mendukung percepatan program nasional sejuta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 ribu unit untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan tambahan sekitar Rp30 ribu unit untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, menjelaskan, dari total 350 ribu unit program FLPP yang disiapkan secara nasional, realisasi hingga pertengahan tahun ini baru mencapai 169 ribu unit. Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan penyerapan yang perlu segera diatasi.
“Program FLPP ini dulu dikenal sebagai rumah subsidi era Presiden Jokowi. Nah, dari total 350 ribu unit tahun ini baru terserap sekitar 169 ribu. Karena itu pemerintah pusat mendorong percepatan agar target sejuta rumah bisa tercapai,” jelas Bagus usai menghadiri rapat koordinasi percepatan program sejuta rumah di Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir berbagai asosiasi pengembang perumahan seperti REI, Himperra, dan Apernas untuk membahas faktor penyebab lambatnya penyerapan program. Pemerintah pusat, kata Bagus, bahkan menyiapkan peningkatan anggaran hingga 400 ribu unit untuk tahun depan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Di tingkat daerah, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendukung program tersebut. Salah satunya dengan memberikan kemudahan proses perizinan dan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar peruntukan lahan untuk perumahan dapat menyesuaikan kebutuhan.
“Kami sudah menyiapkan regulasi berupa perda dan perwali tentang pembebasan Biaya Bangunan Gedung (BBG) dan Bea Balik Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) sejak Desember 2024. Tujuannya agar pengembang tidak terbebani biaya tambahan karena harga rumah subsidi sudah ditetapkan pemerintah,” terang Bagus.
Ia menegaskan, pemerintah kota juga berkomitmen mempercepat proses perizinan seperti KKPR, pengesahan site plan, serta berbagai administrasi pembangunan lainnya. Upaya ini diharapkan bisa membantu pengembang menuntaskan proyek perumahan subsidi di Balikpapan.
Meski demikian, Bagus mengakui ada sejumlah kendala yang masih dihadapi di lapangan. Di antaranya keterbatasan lahan, akses jalan menuju lokasi perumahan, serta ketersediaan air bersih di kawasan pengembangan baru.
“Banyak pengembang berharap pemerintah daerah membantu pembangunan akses jalan dan sarana air bersih di daerah-daerah pinggiran yang potensial untuk perumahan MBR. Karena kalau aksesnya sulit, otomatis minat masyarakat juga berkurang,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkot tengah meninjau kembali arah pengembangan wilayah melalui revisi RDTR agar kawasan utara dan timur Balikpapan bisa menjadi fokus pertumbuhan permukiman baru.
“Daerah utara dan timur masih memungkinkan untuk pengembangan perumahan. Selain mendukung program sejuta rumah, ini juga bisa menggerakkan ekonomi di kawasan yang selama ini belum tersentuh pembangunan,” tambahnya.
Selain mendukung program pusat, Pemkot Balikpapan juga memiliki program rumah layak huni yang dananya bersumber dari APBD. Tahun lalu, sebanyak 150 unit rumah telah diperbaiki, dan tahun ini pemerintah menargetkan jumlahnya terus bertambah.
“Meski ada wacana pengurangan anggaran, kami berharap program perumahan tetap bisa diperjuangkan bersama. Karena kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Balikpapan masih sangat besar,” tutup Bagus. (**)
