Faktanusa.com, Balikpapan,– Balikpapan Utara, sebagai salah satu wilayah terluas di Kota Balikpapan, menyimpan potret sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Meski perkembangan pembangunan terus berjalan, sejumlah persoalan di tingkat warga masih membutuhkan perhatian serius. Hal ini menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Drs. Syarifuddin Oddang, SH, MH, yang secara konsisten menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Oddang, politisi yang kini menjabat untuk ketiga kalinya di lembaga legislatif Balikpapan, menilai bahwa berbagai masalah sosial seperti pelayanan publik, pendidikan, infrastruktur, dan kesenjangan ekonomi tidak bisa hanya diselesaikan secara sektoral. Perlu ada komunikasi aktif antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan bisa menyentuh akar persoalan.
“Saya selalu terbuka untuk diajak diskusi oleh siapa saja, khususnya masyarakat yang ingin mencari solusi untuk permasalahan di lingkungan mereka,” ungkap Oddang saat ditemui, Senin (13/10/25).
Menurutnya, duduk bersama antara warga, pemerintah, dan DPRD adalah kunci dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Oddang adalah masih rendahnya kualitas pelayanan publik di beberapa sektor. Banyak warga, menurutnya, merasa kesulitan mengakses layanan dasar karena terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan tidak efisien.
“Kadang masyarakat hanya butuh jawaban atau solusi cepat, tapi terhambat oleh prosedur yang terlalu teknis dan tidak fleksibel. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa modernisasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses adalah langkah penting yang perlu segera diakselerasi oleh pemerintah kota.
Tak hanya itu, persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga terus muncul setiap tahun sebagai keluhan warga. Sistem zonasi yang diberlakukan kerap menimbulkan kebingungan bahkan ketidakadilan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai.
“Setiap tahun PPDB selalu jadi masalah. Banyak orang tua yang datang ke kami, mengeluhkan anaknya tidak diterima di sekolah negeri padahal rumah mereka tidak jauh. Ini bukan sekadar soal zonasi, tapi soal distribusi sekolah dan daya tampung yang belum merata,” ujar Oddang.
Ia mendorong agar pemerintah segera melakukan pemetaan kebutuhan sekolah, khususnya di daerah yang padat penduduk namun minim fasilitas pendidikan.
Oddang berharap agar pemerintah kota lebih jeli dalam menyusun skala prioritas pembangunan, bukan hanya berdasarkan pusat kota, tapi juga melihat wilayah pinggiran yang sering luput dari perhatian.
Di tengah tantangan pembangunan yang kompleks, Oddang menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus menjadi jembatan aspirasi. Ia mengajak masyarakat agar tidak segan menyampaikan keluhan atau masukan, baik secara langsung maupun melalui forum-forum resmi.
“Kita harus rajin mendengar. Kadang, solusi terbaik justru datang dari warga yang mengalami langsung persoalan di lapangan,” katanya menutup wawancara.
Dengan pengalaman tiga periode sebagai legislator, Oddang menunjukkan bahwa konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat adalah tugas utama yang tidak boleh terabaikan. Ia percaya bahwa kota akan maju bukan hanya karena pembangunan fisik, tapi juga karena hadirnya keadilan sosial bagi seluruh warga. (Adv/Shin/**)
