Faktanusa.com, Balikpapan — Proses perencanaan pembangunan daerah seharusnya menjadi cerminan nyata dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, kondisi ini tampaknya belum sepenuhnya terwujud di Kota Balikpapan. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait lemahnya penyerapan aspirasi publik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025.
Dalam pernyataannya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra pada Senin (13/10/2025), Taufik menegaskan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun oleh anggota dewan, justru tidak tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Selama ini kami sudah menampung banyak aspirasi masyarakat melalui sidak dan FGD, tetapi ketika dicek di SIPD, program yang muncul justru buatan mereka sendiri. Aspirasi warga yang kami perjuangkan malah tidak tercatat sama sekali,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menyoroti adanya ketimpangan antara proses legislasi dan teknokrasi dalam pembangunan. Sebagai representasi rakyat, DPRD telah menjalankan berbagai agenda formal—mulai dari forum group discussion (FGD), kunjungan lapangan, hingga dialog terbuka dengan warga—untuk menghimpun kebutuhan masyarakat secara langsung. Namun, hasil-hasil dari proses itu dinilai belum mendapat tempat dalam dokumen perencanaan resmi.
Taufik menjelaskan, forum RDP yang digelar sebenarnya dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar instansi, terutama agar program pembangunan yang disusun oleh Bappeda dan OPD benar-benar selaras dengan hasil pembahasan DPRD. Sayangnya, ia menilai pendekatan yang dilakukan Bappeda masih terlalu sepihak dan kurang melibatkan hasil kerja kolektif legislatif.
“Bappeda terlalu dominan dalam menyusun arah kebijakan. Padahal seharusnya, program yang disusun tidak hanya berbasis data statistik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang kami temui langsung di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya transparansi dan sinergi antarlembaga dalam menyusun prioritas pembangunan. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme input data ke dalam SIPD, serta pelibatan aktif DPRD dalam setiap tahapan penyusunan program.
“Kalau mekanisme ini terus dibiarkan, maka ke depan akan muncul ketimpangan antara program yang dilaksanakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Ini bisa menciptakan ketidakpuasan publik, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap proses pembangunan itu sendiri,” tutupnya. (Adv/Shin/**)
