Faktanusa.com, Samarinda, – Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui forum PIJAR Dialogue 2025. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN ini mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan dan pelaksanaan rencana tata ruang nasional.
Salah satu peserta aktif dalam forum ini adalah Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui partisipasinya, Kanwil BPN Kaltim menunjukkan komitmen terhadap penguatan pengendalian tata ruang, terutama di daerah yang memiliki dinamika pertanahan dan pemanfaatan ruang yang cukup kompleks seperti Kalimantan Timur.
Dengan tema “Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Menuju Tata Ruang yang Semakin Berkualitas”, PIJAR Dialogue 2025 menjadi wadah refleksi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR) di berbagai wilayah Indonesia. Forum ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan serta menyusun strategi agar implementasi RTR dapat berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menegaskan pentingnya agenda ini sebagai bagian dari upaya kolektif lintas sektor untuk menjaga kualitas tata ruang di seluruh Indonesia.
“Agenda ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang,” ujar Aria.
Menurutnya, pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap perwujudan RTR menjadi sangat penting.
Tak hanya dihadiri oleh jajaran internal Kementerian ATR/BPN, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pertanian.
Kehadiran mereka mencerminkan bahwa isu tata ruang bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan hasil kerja sama lintas sektor yang terintegrasi. Koordinasi ini penting agar pemanfaatan ruang tidak tumpang tindih dan mampu mendukung prioritas pembangunan nasional.
Bagi Kalimantan Timur yang sedang bersiap menjadi bagian dari wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), perencanaan dan pengendalian tata ruang menjadi krusial. Kanwil BPN Kaltim memiliki peran penting dalam menjaga agar pemanfaatan lahan tidak melanggar ketentuan RTR yang telah ditetapkan.
Partisipasi aktif Kanwil dalam PIJAR Dialogue menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan selaras dengan arah kebijakan tata ruang nasional.
Melalui forum seperti PIJAR Dialogue, pemerintah berharap dapat membangun sistem tata ruang yang lebih responsif terhadap perubahan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap perwujudan RTR bukan hanya soal menilai kinerja, tapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang ada.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan nasional menuju perencanaan ruang yang lebih berkualitas, PIJAR Dialogue 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah dalam menciptakan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi masa depan. (Adv/Shin/**)
#KaltimValid2025
#ZonaIntegritas
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya