Faktanusa.com, Balikpapan — Di tengah dinamika pembangunan daerah dan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi, Pemerintah Kota Balikpapan terus menegaskan arah barunya: membangun sistem pemerintahan yang modern, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini kembali ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MT, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar Kamis, 31 Juli 2025.
Pada rapat yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 itu, Bagus menyoroti pentingnya transformasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya lewat pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan publik.
“Yang paling utama itu soal tata kelola pemerintahan yang cepat dan modern,” ujarnya. Menurutnya, digitalisasi layanan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak di tengah harapan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.
Langkah-langkah digitalisasi yang sudah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan kini mulai menunjukkan hasil. Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah menerapkan sistem layanan berbasis teknologi. Salah satu contoh konkret adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik, yang menjadi pusat integrasi berbagai jenis pelayanan warga, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan usaha.
Mal ini tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap layanan, tetapi juga menjadi simbol dari arah baru reformasi birokrasi yang lebih terbuka dan efisien.
Namun, transformasi digital dan agenda pembangunan tidak datang tanpa hambatan. Bagus mengakui bahwa keterbatasan fiskal masih menjadi salah satu kendala utama. Dalam situasi anggaran yang terbatas, kreativitas dan inovasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pendanaan.
“Harus diakui saat ini kita menghadapi keterbatasan fiskal dalam penganggaran. Mau tidak mau, kita harus kreatif dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tegasnya.
Salah satu sektor andalan Pemkot untuk mendongkrak PAD adalah sektor perhotelan dan restoran. Meski sempat dikhawatirkan tidak mampu memenuhi target pasca-pandemi dan fluktuasi ekonomi, geliat sektor ini mulai menunjukkan pemulihan. Penyelenggaraan berbagai event nasional di Balikpapan secara tidak langsung memberi stimulus positif.
“Sekarang situasinya sudah mulai normal kembali, dan teman-teman PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) juga cukup antusias,” katanya.
Selain sektor pelayanan dan fiskal, isu pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah kota. Bagus menyampaikan bahwa Pemkot tengah menyusun rencana besar untuk pembangunan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) demi memperluas akses dan pemerataan pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan ini, Pemkot tidak hanya mengandalkan dana dari APBD Kota, tetapi juga aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Pusat melalui APBN.
“Insyaallah, pembangunan sekolah SMA dan SMK akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di tahun 2026. Sementara untuk tahun 2025, kita akan percepat proses DED (Detail Engineering Design) baik SMP, SMA, dan SMK,” ujarnya.
Tanah untuk pembangunan sekolah-sekolah baru telah disiapkan di beberapa wilayah strategis, seperti kawasan Komplek Islamic Center, sekitar Perumahan Wika, dan wilayah Balikpapan Timur.
“Harapannya, minimal tiga hingga empat unit sekolah dapat direalisasikan tahun depan. Ini bagian dari upaya kita memastikan akses pendidikan merata dan memadai bagi warga,” tambahnya.
Berbagai agenda pembangunan tersebut, mulai dari transformasi digital, penguatan fiskal daerah, hingga peningkatan infrastruktur pendidikan, menunjukkan bahwa Pemkot Balikpapan tidak hanya berfokus pada satu aspek pembangunan saja. Sebaliknya, mereka mencoba membangun fondasi yang kokoh dan menyeluruh.
Melalui strategi yang adaptif, kolaborasi multipihak, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
RPJMD 2025–2029 sendiri akan menjadi dokumen penting yang memuat arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan, termasuk berbagai prioritas daerah dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam semangat itu, komitmen yang disampaikan Wakil Wali Kota menjadi penegasan bahwa Balikpapan tengah bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang bukan hanya modern, tetapi juga lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. (Adv/Shin/**)