Faktanusa.com, Samarinda – Kota Balikpapan kembali menghadapi ancaman banjir yang berulang setiap musim hujan. Kondisi ini kembali menjadi sorotan serius oleh DPRD Kalimantan Timur, khususnya Komisi III yang fokus pada infrastruktur dan tata ruang. Anggota Komisi III, Sigit Wibowo, menegaskan pentingnya penanganan banjir yang tidak hanya reaktif, tetapi terencana dan terintegrasi, agar masalah ini tidak terus berulang dan semakin memperparah kondisi kota.
“Saya sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan untuk segera menyusun program penanggulangan banjir yang rinci dan komprehensif. Program ini nantinya akan kami dorong untuk mendapat dukungan anggaran dari pemerintah provinsi,” ujar Sigit Wibowo, Kamis (22/5/2025).
Menurut Sigit, penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab satu instansi pemerintah saja. “Penanganan banjir harus lintas sektor, tidak bisa hanya Dinas PU yang bertanggung jawab. Koordinasi antara Pemkot Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kaltim sangat penting, terutama dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur drainase,” tambahnya.
Beberapa titik rawan banjir di Balikpapan, terutama kawasan Jalan Beller, menjadi perhatian khusus. Kawasan tersebut seringkali terendam air saat musim hujan, yang tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga, tetapi juga mempengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. “Kalau akses jalan utama seperti Jalan Beller tergenang, maka dampaknya bukan hanya warga yang kesulitan beraktivitas, tapi juga logistik dan distribusi barang mengalami gangguan. Ini punya efek domino yang merugikan perekonomian kota,” jelasnya.
Sigit juga mengkritik pola penanganan banjir selama ini yang cenderung bersifat reaktif dan belum melibatkan perencanaan jangka panjang. Menurutnya, Balikpapan membutuhkan masterplan drainase yang matang, berbasis data ilmiah dan teknologi terkini.
“Kalau selama ini penanganan banjir hanya bersifat tambal sulam dan tanpa perencanaan teknis yang matang, maka kita akan terus mengulangi masalah yang sama. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, kita bisa membuat proyeksi aliran air dan titik-titik penampungan dengan akurat, sehingga solusi yang diterapkan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Selain aspek teknis dan anggaran, Sigit juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek penanganan banjir. Ia meyakini bahwa transparansi dan partisipasi publik akan memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program.
“Warga harus diberi ruang untuk mengawasi jalannya proyek ini. Dengan keterlibatan masyarakat, kualitas pekerjaan bisa meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan bertambah,” tutup Sigit.
Ancaman banjir yang terus berulang memang menjadi tantangan besar bagi Kota Balikpapan. Dengan komitmen dari DPRD Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan solusi yang berkelanjutan dapat segera diwujudkan demi keselamatan dan kemajuan kota ini. (Adv/**)