Faktanusa.com, Samarinda, – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) dalam mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program-program tersebut dianggap sebagai upaya strategis untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang selama ini masih menjadi tantangan serius di wilayah ini.
Dalam wawancara melalui telepon, Kamis (22/5/2025), Andi Satya menegaskan bahwa meskipun langkah Dinkes Kaltim sudah cukup positif, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektor serta penguatan kebijakan secara struktural agar dampaknya bisa lebih nyata dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD Kalimantan Timur, khususnya Komisi IV yang membidangi kesehatan, sangat mengapresiasi langkah Dinkes Kaltim. Namun, untuk mencapai penurunan angka kematian ibu dan bayi yang signifikan, kita membutuhkan kerja sama lintas sektor serta kebijakan yang kuat dan terstruktur,” ujar Andi.
Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan menjadi kunci utama, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini masih sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Program-program seperti Puskesmas Plus dan revitalisasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) perlu terus didorong agar dapat memberikan pelayanan optimal hingga ke pelosok-pelosok Kalimantan Timur.
“Kami sudah mengusulkan tambahan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengadaan alat-alat medis di puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah dengan kasus AKI dan AKB yang tinggi. Puskesmas Plus dan revitalisasi PONED harus bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil,” tambah Andi.
Lebih lanjut, Andi menyoroti pentingnya sistem rujukan ibu hamil risiko tinggi yang terintegrasi secara digital. Menurutnya, sistem ini akan mempermudah pengawasan dan penanganan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga potensi risiko kematian dapat diminimalisir.
“Kita perlu sistem rujukan yang efektif dan berbasis digital. Data terkait AKI dan AKB harus bisa diperoleh secara realtime, bukan hanya berdasarkan laporan tahunan. Jika ada ibu hamil dengan risiko tinggi atau bayi lahir dengan berat badan rendah, penanganan harus segera dilakukan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Andi Satya juga menegaskan bahwa edukasi menjadi pondasi utama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Pemahaman ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan serta pentingnya asupan gizi yang cukup merupakan hal yang tak boleh diabaikan.
“Edukasi mengenai reproduksi, gizi, dan kesehatan ibu hamil sangat penting. Jangan sampai ada ibu hamil yang tidak tahu kapan harus segera mengakses fasilitas kesehatan. Ini soal nyawa, dan kita semua harus peduli,” kata politisi muda dari Partai Golkar yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan ini.
Andi menambahkan bahwa penurunan AKI dan AKB bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan baik dalam menjalankan program-program kesehatan ini. Dengan dukungan dan kerja sama yang solid, kami optimis angka kematian ibu dan bayi di Kalimantan Timur bisa turun secara signifikan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Adv/**)