Faktanusa.com, Samarinda — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi jajaran direksi perusahaan daerah (Perusda) yang akan mengalami perombakan dalam waktu dekat. Menurutnya, proses seleksi harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan bebas dari praktik titipan yang seringkali menjadi kendala dalam penentuan pejabat strategis tersebut.
“Biasanya proses ini rawan terjadi titipan-titipan. Oleh karena itu, saya berharap seluruh proses seleksi dapat dipublikasikan secara online sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung siapa saja yang mengikuti seleksi, termasuk latar belakang dan kapasitas mereka,” ujarnya. Kamis (26/6/2025)
Sapto menjelaskan, pergantian direksi sejumlah Perusda di Kaltim akan dilakukan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2025. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebagai pemegang kewenangan penuh atas perusahaan kawasan milik daerah (PKM).
“Kalau soal penentuan siapa yang terpilih, itu kewenangan Gubernur. Kita tinggal menunggu tanggal mainnya saja, karena semua proses ini harus rampung pada bulan Mei, Juni, atau Juli nanti,” jelas Sapto.
Politisi asal Partai Golkar tersebut juga menegaskan pentingnya memilih sosok yang sesuai dengan prinsip “the right man on the right job”. Artinya, kandidat yang dipilih harus memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, serta motivasi yang tinggi. Ia berharap direksi baru tidak hanya menjalankan tugas secara rutin, melainkan mampu membawa inovasi dan perubahan signifikan yang berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya minta yang dipilih adalah orang-orang profesional yang tidak hanya datang kerja seperti biasa, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PAD. Mereka harus punya kapasitas, kapabilitas, integritas, motivasi, dan inovasi,” tegasnya.
Sapto juga mengingatkan bahwa kedekatan pribadi tidak seharusnya menjadi faktor utama dalam proses seleksi. Menurutnya, hubungan personal hanya menjadi nilai tambah jika diimbangi dengan kemampuan yang terukur dan rekam jejak integritas yang terbukti.
“Misalnya, jika seseorang berteman dengan saya tapi nilainya jelek, ngapain dipilih? Namun, jika dia profesional dan nilainya bagus, kenapa tidak saya pilih? Yang penting adalah kualitas, bukan nepotisme,” katanya.
Dalam rangka memastikan proses seleksi berjalan secara terbuka, Sapto mendukung penuh agar seluruh tahapan mulai dari pengumuman peserta, pelaksanaan seleksi, hingga pengumuman hasil akhir dapat diakses oleh publik. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan tim panitia seleksi (pansel) yang independen, bebas dari tekanan politik, dan berintegritas tinggi.
“Masyarakat Kaltim harus bisa mengakses informasi terkait proses seleksi ini supaya mereka bisa ikut mengawasi. Ingat, ini uang rakyat dan aset daerah yang harus kita jaga. Kita tidak boleh main-main dalam hal ini,” ujarnya.
Sapto menambahkan, Komisi II DPRD Kaltim akan mengawal proses seleksi ini agar benar-benar transparan dan akuntabel. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik Perusda mana saja yang dinilai bermasalah, ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD perlu dilakukan.
“Pokoknya banyak yang perlu dievaluasi. Saya berharap proses seleksi ini bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim,” pungkasnya. (Adv/**)