Faktanusa.com, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai salah satu provinsi kaya sumber daya alam di Indonesia, menyimpan potensi luar biasa di sektor pertambangan dan migas. Namun, potensi besar itu dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyerukan perlunya reformulasi strategi pendapatan daerah agar Kaltim tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kekayaannya sendiri.
Pernyataan ini disampaikan Hasanuddin dalam forum Executive Meeting bertema “Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Pertambangan dan Migas dalam Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, yang digelar di Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, legislatif, dan pelaku industri.
“Kaltim punya potensi besar di sektor pertambangan dan migas, tapi kontribusinya terhadap PAD masih belum maksimal. Kita perlu sinergi nyata antara legislatif, eksekutif, dan pelaku industri,” ungkap Hasanuddin dalam sambutannya.
Kalimantan Timur dikenal sebagai lumbung energi nasional, dengan cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang signifikan. Namun, sebagaimana diakui oleh Hasanuddin, sebagian besar aktivitas pengelolaan sumber daya ini masih didominasi oleh perusahaan besar dari luar daerah. Dampaknya, nilai tambah dari sektor tersebut banyak “lari” ke pusat atau ke luar daerah, sementara daerah hanya memperoleh bagian kecil dalam bentuk bagi hasil atau retribusi.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang hanya memberi sisa, sementara sumber daya kita habis. Reformulasi strategi PAD harus melihat bagaimana nilai tambah bisa tetap tinggal di daerah,” ujarnya.
Salah satu solusi strategis yang diusulkan Hasanuddin adalah mendorong hilirisasi di sektor pertambangan dan energi. Dengan membangun industri pengolahan di dalam wilayah Kaltim, maka penciptaan lapangan kerja, peningkatan pajak daerah, dan perputaran ekonomi lokal bisa lebih terjamin.
“Kita ingin agar batu bara tidak hanya diekspor mentah, tapi diolah jadi produk turunan. Begitu juga migas. Jika kita bisa dorong industri hilir berkembang, maka PAD akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.
Hilirisasi juga diyakini bisa mempercepat terwujudnya visi “Generasi Emas Kaltim” – generasi yang mandiri secara ekonomi, terdidik, dan kompetitif dalam menghadapi masa depan.
Tidak hanya sektor besar yang menjadi perhatian. Hasanuddin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi dari bawah dengan memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM memiliki daya tahan ekonomi yang kuat dan berpotensi besar jika difasilitasi dengan baik.
Selain itu, ia mendorong perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Ia menilai BUMD selama ini masih belum optimal menjalankan peran sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD harus menjadi katalisator pembangunan ekonomi. Tapi untuk itu, perlu perbaikan dari sisi manajemen, orientasi bisnis, dan transparansi. Kita tidak ingin BUMD hanya jadi beban APBD,” tegasnya.
Hasanuddin menyadari bahwa mewujudkan perubahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPRD. Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bersinergi dan menyamakan visi.
“Kita harus duduk bersama. Pemerintah tidak boleh jalan sendiri, industri tidak boleh hanya kejar untung, dan legislatif tidak boleh hanya mengawasi. Harus ada kolaborasi yang nyata demi masa depan Kaltim,” ujarnya menutup pernyataannya.
Pernyataan Hasanuddin Mas’ud mencerminkan semangat baru dalam melihat pengelolaan ekonomi daerah. Di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga berada di wilayah Kaltim, isu mengenai kedaulatan ekonomi daerah menjadi sangat relevan. Apakah reformulasi strategi PAD yang diusulkan ini akan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Kaltim? Waktu dan sinergi para pemangku kepentingan akan menjadi penentunya. (Adv/**)