Faktanusa.com, Samarinda — Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di tengah percepatan pembangunan di provinsi ini dan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa peningkatan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan harus melalui kerja sama yang terintegrasi antara berbagai pihak.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri penandatanganan nota kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dengan 15 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Samarinda pada Selasa (24/06). Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan program pemagangan dan pelatihan kerja yang secara langsung menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten, siap bersaing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Kaltim dan IKN.
“Kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah langkah strategis untuk membentuk tenaga kerja lokal yang siap kerja, siap bersaing, dan siap membangun Kaltim serta IKN,” ujar Damayanti dalam kesempatan tersebut.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi sebuah keharusan mengingat tingginya angka pengangguran dan ketimpangan kompetensi tenaga kerja di Kaltim. Seringkali, banyak lowongan pekerjaan yang terbuka luas justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah karena tenaga kerja lokal dianggap belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
“Kita harus berani jujur, banyak lowongan tersedia, tetapi tenaga kerja lokal belum siap secara kompetensi. Malah pelamar dari luar daerah yang mendapatkan kesempatan tersebut. Maka, program pelatihan ini menjadi solusi konkret yang harus didukung bersama,” jelas Damayanti.
Dalam kerja sama yang ditandatangani, sebanyak 15 LPK berkomitmen untuk menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan dunia industri. Kurikulum ini mencakup beberapa sektor penting seperti konstruksi, perhotelan, teknologi informasi, dan agribisnis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim berperan mengawasi dan memastikan kualitas program pelatihan agar lulusan dapat terserap langsung oleh dunia kerja.
Damayanti menegaskan bahwa keterlibatan swasta dalam mendesain program pelatihan dan magang sangat penting agar program tersebut dapat menjawab kebutuhan nyata lapangan kerja. Hal ini dinilai dapat meminimalisasi kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan riil industri yang selama ini menjadi persoalan klasik.
“Anak-anak kita tidak hanya butuh ijazah, tetapi juga keterampilan yang dapat langsung dipakai di lapangan kerja. Kita harus mengarahkan pelatihan ke sana, karena ini adalah tugas kita sebagai pemerintah dan wakil rakyat,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Damayanti mengingatkan bahwa investasi terbesar bagi masa depan Kaltim bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan investasi pada manusia itu sendiri. Tanpa SDM yang unggul dan kompeten, pembangunan besar seperti IKN hanya akan membuat warga lokal menjadi penonton.
“Tanpa SDM unggul, kita hanya akan menjadi penonton. Ini bisa terjadi pada pembangunan IKN. Saatnya kita pastikan warga Kaltim jadi pelaku utama, bukan hanya pelengkap,” pungkas Damayanti.
Dengan kerja sama strategis ini, diharapkan tenaga kerja lokal Kaltim akan lebih siap bersaing, mampu mengisi peluang kerja yang ada, dan ikut serta dalam pembangunan daerah serta ibu kota negara baru, sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat secara merata. (ADV/**)