TPID Balikpapan, PPU dan Paser Sepakati Komitmen Bersama Kendalikan Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser sepakat memperkuat komitmen bersama dalam pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut terwujud dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan pada Selasa, 24 Juni 2025.

Rapat ini membahas tiga fokus utama, yakni monitoring dan evaluasi perkembangan inflasi dan komoditas strategis, penyelarasan dan penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi TPID 2025–2027, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama dalam Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang telah disepakati pada Rakor sebelumnya, April 2025.

Pertemuan dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana.

Hadir pula kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dari masing-masing daerah. Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi menjelaskan kondisi makroekonomi global dan regional yang turut memengaruhi inflasi daerah.

“Ketidakpastian global memang sedikit mereda, tetapi masih tinggi karena dinamika tarif Amerika Serikat dan konflik geopolitik di Timur Tengah,” jelas Robi dalam keterangan press release, Kamis (26/6/2025).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan membaik pada semester II tahun ini, dengan proyeksi dalam kisaran 4,6 persen hingga 5,4 persen.

“Inflasi Balikpapan kini mendekati batas bawah target nasional 1,5 persen, sementara PPU berada mendekati 2,5 persen. Ini tentu pencapaian yang patut dijaga dengan langkah strategis,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing sekretariat TPID menyampaikan perkembangan program strategis yang terangkum dalam Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027. Salah satunya adalah kerja sama antar Perumda. Perumda Prima Jaya Taka dari Paser menawarkan telur dengan harga sesuai skema Free on Board (FOB) gudang, menggunakan Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai acuan.

Sementara itu, Perumda Manuntung Sukses Balikpapan sedang mempercepat proses pemilihan jasa logistik. Alternatifnya, pengambilan barang bisa dilakukan langsung dari gudang jika pengiriman belum memungkinkan. Penerbitan Purchase Order (PO) akan dilakukan setelah kesepakatan harga dicapai.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyoroti dampak cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini yang dapat mengganggu pasokan pangan strategis.

“Sebagian besar kebutuhan pangan Balikpapan, seperti beras, masih dipasok dari luar. Ini harus diantisipasi dengan langkah jangka panjang, salah satunya memanfaatkan lahan gambut di Balikpapan Utara untuk pengembangan pertanian,” kata Bagus.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.

“Kita harus bersinergi menghadapi tantangan seperti curah hujan tinggi, distribusi yang tidak lancar, hingga lemahnya integrasi data antar sektor. Ini penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat sejahtera,” ujar Waris.

Pemkab Paser melalui Asisten Perekonomian, Adi Maulana juga memaparkan rencana membentuk pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan. Sentra ini akan dibangun di atas lahan 100 hektare, untuk menghasilkan bibit unggul sebagai solusi jangka panjang pengendalian inflasi.

“Program ini akan melibatkan empat OPD dan telah masuk dalam dokumen RPJMD. Targetnya bisa disahkan dalam enam bulan ke depan,” terang Adi.

Rapat ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh tiga perwakilan daerah dan disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan BI Balikpapan. Isi komitmen meliputi tiga poin utama, pertama mendorong pelaksanaan Operasi Pasar, Pasar Murah, dan Gerakan Pangan Murah secara konsisten dan meluas ke seluruh kecamatan, dengan menggandeng distributor utama, pelaku usaha, dan kelompok tani. Kedua, mengoptimalkan pelaksanaan KAD melalui penguatan peran Perumda/BUMD pangan, dengan prioritas inisiasi KAD baru mulai triwulan III 2025. Ketiga, menetapkan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang menekankan inovasi, integrasi antar OPD, dan dukungan fiskal yang berkelanjutan.