Faktanuaa.com, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur – Bencana longsor yang terjadi baru-baru ini di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, telah menimbulkan keprihatinan mendalam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan gangguan signifikan terhadap akses jalan utama warga, tetapi juga memunculkan kekhawatiran serius mengenai dampak aktivitas pertambangan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, secara tegas menyatakan perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh atas operasional perusahaan tambang yang berada di sekitar lokasi longsor. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan keamanan infrastruktur serta keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut.
Menurut Reza, kondisi geografis dan tata ruang di wilayah itu semakin rentan terhadap bencana alam akibat eksploitasi lahan yang tidak terkendali. Ia menyoroti bahwa kedekatan area tambang dengan jalan utama yang selama ini digunakan oleh masyarakat setempat bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya longsor. Eksploitasi tambang yang mengubah struktur tanah serta berkurangnya vegetasi alami yang berfungsi sebagai penahan tanah semakin memperparah risiko bencana.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus segera melakukan kajian komprehensif untuk mengungkap penyebab longsor, termasuk apakah aktivitas tambang memberikan kontribusi besar terhadap bencana ini. Jika ditemukan adanya kelalaian dalam pengelolaan lingkungan, maka tindakan tegas harus diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Reza dalam sebuah pernyataan resmi.
Longsor yang terjadi tidak hanya menghambat mobilitas warga Kelurahan Pendingin dan sekitarnya, tetapi juga mengancam aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan akses jalan dapat berdampak luas pada distribusi barang dan jasa yang selama ini mengandalkan rute tersebut.
Sebagai politisi dari Partai Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar), Reza menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan mendorong langkah cepat dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak longsor. Selain itu, DPRD juga akan menginisiasi peninjauan ulang terhadap kebijakan tata ruang di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas tambang, agar standar keamanan dan lingkungan dapat dipenuhi secara maksimal.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim juga meminta adanya penegakan regulasi yang lebih ketat bagi perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Reza menyebutkan, sejumlah izin tambang perlu dievaluasi ulang, terutama izin yang dinilai berpotensi memberikan dampak negatif langsung terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan dijalankan dengan standar operasional yang jelas, sehingga kelestarian ekosistem tetap terjaga. Jangan sampai keuntungan industri mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan warga sekitar,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga keterbukaan, DPRD Kaltim juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan laporan serta masukan terkait dampak pertambangan yang mereka rasakan secara langsung. Reza menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengawasi aktivitas industri ekstraktif agar tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
“Kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kami. DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam mitigasi bencana dan penataan industri tambang agar lebih ramah lingkungan,” tutup Reza.
Dengan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan dampak dari bencana longsor ini dapat segera diatasi. Kejadian ini juga diharapkan menjadi momentum penting untuk meninjau kembali kebijakan lingkungan dan pertambangan di Kalimantan Timur agar lebih berkelanjutan. (ADV/**)