Faktanusa.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menghadirkan sebuah inovasi kebijakan di bidang pendidikan melalui program unggulan bertajuk “GratisPol” atau gratis pendidikan total. Salah satu komponen utama program ini adalah penyediaan seragam sekolah gratis bagi seluruh peserta didik di wilayah Kaltim, yang merupakan janji politik dari pasangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Program yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua siswa, ini telah memicu beragam respons dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para pemangku kepentingan, termasuk anggota legislatif di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Fadly Himawan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengungkapkan dukungannya atas inisiatif pemerintah dalam mendorong akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau. Dalam wawancara yang dilakukan di Gedung Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kalimantan Timur pada Jumat (30/5/2025), Fadly menyatakan bahwa secara prinsip, kebijakan seragam gratis adalah langkah positif yang dapat membantu meringankan beban biaya sekolah yang selama ini menjadi tantangan bagi sebagian keluarga.
Namun demikian, Fadly juga menekankan pentingnya detail teknis dalam pelaksanaan program tersebut agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai secara optimal. Salah satu perhatian utama adalah mengenai jenis seragam yang akan disediakan secara gratis. Mengingat bahwa di sekolah-sekolah terdapat beberapa jenis seragam yang wajib digunakan oleh siswa, seperti seragam nasional (putih abu-abu untuk tingkat SMA), batik sekolah, pramuka, dan seragam olahraga, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan dari pemberian seragam gratis.
“Kalau di sekolah itu kan ada beberapa jenis seragam. Ada seragam nasional seperti putih abu-abu untuk SMA, lalu ada batik sekolah, pramuka, dan seragam olahraga. Nah ini yang perlu diperjelas, seragam mana saja yang akan digratiskan,” jelas Fadly.
Menurutnya, dari informasi awal yang diterimanya, kemungkinan pemerintah hanya dapat menanggung satu atau dua jenis seragam saja karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, Fadly mengingatkan perlunya prioritas pada jenis seragam yang benar-benar esensial bagi siswa agar anggaran dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, Fadly juga mengingatkan bahwa transparansi dan keadilan dalam pendistribusian seragam gratis sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan atau keterlambatan yang dapat merugikan siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan, dan sekolah harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program ini.
“Jangan sampai nanti justru terjadi ketimpangan atau keterlambatan distribusi. Maka dari itu perlu koordinasi yang matang antara Pemprov, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Fadly juga mengingatkan Pemprov Kaltim untuk segera menyusun pedoman teknis yang jelas dan menyebarkan informasi resmi kepada masyarakat terkait waktu pelaksanaan, prosedur, serta kriteria penerima program seragam gratis ini.
“Yang terpenting sekarang adalah kepastian. Masyarakat ingin tahu kapan program ini berjalan, bagaimana prosedurnya, dan siapa saja yang berhak menerima. Harus ada sosialisasi secara masif supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi di lapangan,” pungkasnya.
Program “GratisPol” yang diusung oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh anak di Kalimantan Timur. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. (Adv/**)