Faktanusa.com, Samarinda – Ditengah tantangan pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur, sebuah harapan baru muncul melalui Program Pendidikan GratisPol. Program ini bukan hanya menjadi janji politik semata, melainkan sebuah inisiatif strategis yang kini mulai mendapatkan perhatian luas, baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Salah satu tokoh yang menyuarakan dukungan kuat terhadap program ini adalah Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis. Dalam sebuah podcast yang digelar RRI Samarinda bertajuk “DPRD Kaltim Dukung Program Pembangunan Pendidikan GratisPol”, yang berlangsung di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (28/5/2025), Ananda menyampaikan pesan yang tegas: pendidikan gratis bukanlah retorika, tapi kebutuhan.
Bagi Ananda, pendidikan adalah kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh, kreatif, dan siap bersaing secara global. “Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak yang bertanya tentang cara pendaftaran dan pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa program ini benar-benar dinantikan,” ujarnya.
Sebagai politisi PDI Perjuangan yang telah dua periode menjabat, Ananda menyadari bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas dan menyeluruh, agar tidak terjadi kesenjangan informasi yang dapat menghambat program di lapangan.
Program GratisPol, lanjut Ananda, telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Langkah selanjutnya adalah memperkuatnya dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), sehingga program ini memiliki dasar yang kokoh dan tidak mudah berubah seiring pergantian kepemimpinan.
Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program adalah tugas bersama. “Pengawasan bukan hanya tugas DPRD. Semua elemen masyarakat harus terlibat. Jika ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Jangan takut memberi kritik demi kebaikan Kaltim,” tegasnya.
Sebagai satu dari sedikit perempuan yang duduk di kursi legislatif tingkat provinsi, Ananda juga membawa semangat kesetaraan gender dalam perjuangannya. Ia menyoroti pentingnya akses pendidikan yang merata, khususnya bagi anak perempuan di daerah-daerah terpencil.
“Semua anak, laki-laki maupun perempuan, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Ini perjuangan yang terus saya bawa dalam setiap kebijakan,” katanya.
Baginya, pendidikan tidak sekadar jalan menuju pekerjaan, tetapi juga sarana untuk memperluas wawasan, memperkaya pengalaman hidup, dan membentuk jejaring sosial yang sehat dan produktif.
Ananda melihat Program GratisPol sebagai langkah awal untuk membangun generasi penerus yang unggul. “Indonesia sangat kaya. Yang akan mengelolanya adalah generasi muda. Maka, mereka harus kita siapkan sejak sekarang, termasuk dari sisi gizi dan pendidikan. Memang kita agak terlambat, tapi lebih baik memulai sekarang daripada tidak sama sekali,” ujarnya dengan nada optimistis.
Menurutnya, jika Kalimantan Timur ingin menjadi penopang utama pembangunan nasional, maka investasi terbesar harus diberikan kepada manusianya — sejak usia dini, dari bangku sekolah.
Di akhir perbincangan, Ananda menegaskan kembali bahwa DPRD Kalimantan Timur siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Baginya, cita-cita “Indonesia Raya” dimulai dari keberhasilan di daerah.
“Mewujudkan Indonesia Raya harus dimulai dari daerah. Kaltim harus menjadi penopang utama. Tantangan pasti ada, tapi kita hadapi bersama. Jika ada kendala, kita bahas dan cari solusi terbaik,” pungkasnya.
Program GratisPol menjadi cermin bahwa mimpi tentang pendidikan gratis, berkualitas, dan merata bukanlah hal yang mustahil — asalkan ada kemauan politik, kerja sama lintas sektor, dan dukungan masyarakat. Di tengah arus zaman yang cepat berubah, Kalimantan Timur mencoba meneguhkan satu hal yang pasti: pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera. (Adv/**)