Faktanusa.com, Mahakam Ulu — Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan uji petik lapangan melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 20–21 Mei 2025, dan difokuskan di dua kabupaten di wilayah pedalaman Kalimantan Timur: Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Uji petik lapangan ini bertujuan untuk mencocokkan data dan informasi dalam dokumen LKPj dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus menilai efektivitas dan dampak langsung program pembangunan terhadap masyarakat.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan Pansus adalah pembangunan akses jalan yang menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kubar, serta infrastruktur jalan penghubung antara Kubar dan Mahulu. Akses ini dinilai vital bagi kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pemerataan pembangunan.
Anggota Pansus LKPj DPRD Prov. Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan bahwa mayoritas proyek yang ditinjau menunjukkan progres yang positif. Menurutnya, sejumlah pekerjaan telah mencapai target waktu pelaksanaan dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Dari hasil pemantauan di lapangan, progresnya cukup bagus. Pekerjaan sesuai jadwal dan manfaatnya mulai dirasakan warga,” ungkap Firnadi.
Namun, Firnadi juga menggarisbawahi adanya kendala pada beberapa ruas jalan, seperti akses menuju Jembatan Martadipura yang menghubungkan Kukar dan Kubar. Ruas ini kerap tergenang saat air sungai pasang, sehingga menyulitkan kendaraan melintas.
“Kami akan mendiskusikan hal ini dengan Dinas PUPR Kaltim dan mungkin merekomendasikan peninggian badan jalan,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan, proyek distribusi listrik di Kampung Barong Tongkok, Kutai Barat, juga menjadi fokus kunjungan lapangan. Wilayah ini telah lama mengajukan permohonan perluasan jaringan listrik ke pihak PLN, namun belum terealisasi. Akhirnya, Pemerintah Provinsi mengambil langkah inisiatif dengan mengalokasikan dana dari APBD untuk membangun jaringan listrik di kawasan tersebut.
Firnadi menjelaskan bahwa pemasangan tiang, kabel distribusi, dan trafo telah rampung. Bahkan, proyek tersebut telah mendapatkan Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN. Kini, proses tinggal menunggu serah terima resmi dari Pemprov ke pihak PLN untuk operasionalisasi.
“Ini adalah proyek yang sangat layak diapresiasi karena menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Terlebih, masih ada sekitar 110 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik,” tutur Firnadi.
Ia juga menekankan bahwa angka tersebut belum termasuk jumlah dusun dan RT yang juga belum mendapatkan akses listrik, menunjukkan masih besarnya tantangan elektrifikasi di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
Menurut Firnadi, kegiatan uji petik ini bukan hanya formalitas atau seremonial belaka. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pansus untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan warga.
“Beberapa pekerjaan perlu klarifikasi lebih lanjut, terutama dalam mencocokkan isi laporan dengan kondisi lapangan. Ini penting untuk memastikan laporan pemerintah tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga nyata hasilnya di lapangan,” tegasnya.
Pansus, lanjut Firnadi, akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan hingga tuntas dan akan menyusun rekomendasi strategis berdasarkan temuan di lapangan. (Adv/**)