Faktanusa.com, Mahakam Ulu — DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 kembali melaksanakan uji petik lapangan pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2025. Kegiatan ini difokuskan di dua wilayah, yakni Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dengan tujuan utama memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan strategis yang tengah berlangsung di daerah tersebut.
Dalam uji petik ini, Pansus meninjau langsung sejumlah proyek penting yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beberapa proyek utama yang menjadi fokus antara lain pembangunan akses jalan dari Kutai Kartanegara menuju Kabupaten Kutai Barat, proyek distribusi tenaga listrik di Kampung Barong Tongkok, serta pembangunan jalan penghubung antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Firnadi Ikhsan, salah satu anggota Pansus LKPj, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan, sebagian besar proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. “Progres pelaksanaan proyek cukup bagus. Pekerjaan berjalan lancar dan manfaatnya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” ungkap Firnadi kepada media.
Proyek distribusi listrik di Kampung Barong Tongkok menjadi sorotan khusus dalam kunjungan ini. Menurut Firnadi, proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah tersebut yang selama ini belum mendapatkan akses listrik yang memadai. “Jaringan kabel listrik yang diperluas di Kampung Barong Tongkok sudah lama menjadi usulan warga kepada pihak PLN, namun realisasinya baru dapat dilakukan melalui inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan pendanaan dari APBD,” jelasnya.
Firnadi menambahkan bahwa tiang listrik, kabel distribusi, dan trafo telah terpasang di lokasi tersebut. Bahkan, proyek ini telah memperoleh Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN, sehingga tinggal menunggu proses serah terima resmi dari Pemerintah Provinsi kepada PLN. “Proyek ini sangat layak diapresiasi karena menjawab kebutuhan listrik masyarakat di daerah yang belum teraliri. Ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar,” imbuhnya.
Lebih jauh, Firnadi mengungkapkan data terkait cakupan layanan listrik di Kalimantan Timur, dimana masih terdapat sekitar 110 desa yang belum mendapatkan akses listrik, belum termasuk jumlah dusun dan RT yang juga belum terjangkau. Hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam program pembangunan infrastruktur kelistrikan di masa mendatang.
Selain masalah kelistrikan, Pansus juga menemukan kendala di sektor infrastruktur jalan. Terutama pada ruas jalan menuju Jembatan Martadipura yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Firnadi menjelaskan bahwa jalan tersebut mengalami tergenang air cukup dalam saat air sungai pasang, sehingga menyulitkan kendaraan melintas.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. Kami berencana akan berdiskusi lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur agar ada solusi teknis, seperti peninggian badan jalan supaya akses transportasi menjadi lancar dan aman,” katanya.
Firnadi juga menegaskan bahwa kegiatan uji petik lapangan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Dalam beberapa kasus, kami perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut untuk mencocokkan data dan isi dokumen laporan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini penting agar pengawasan yang kami lakukan benar-benar mendukung keberhasilan pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga,” pungkas Firnadi.
Dengan upaya tersebut, DPRD Kaltim berharap pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Adv/**)