Faktanusa.com, Balikpapan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan akan kerap turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini merupakan sebagai salah satu fungsi dari DPRD Kota Balikpapan dalam pengawasan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Odang menjelaskan bahwa selama ini ada kesan anggota dewan hanya duduk-duduk saja di kantor. Oleh sebab pihaknya telah menyusun jadwal untuk melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
“Jadi disini kami tidak hanya bekerja di kantor saja, yang kesannya hanya datang terus duduk-duduk saja, tetapi dewan juga aktif bekerja untuk turun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ungkap Syarifuddin Odang , Kamis (20/2/2025).
Syarifuddin Odang menambahkan, untuk pengawasan langsung ke lapangan dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun lebih untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang di kunjungi agar lebih baik kedepannya.
“Kami sebagai dewan sama sekali tidak ada intimidasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan,” ucapnya.
“Di Komisi III, kami sekarang bukan hanya nongkrong saja di kantor, tapi sudah terjadwal bahwa kita akan keliling ke lapangan. Dan juga bukan untuk mengintimidasi perusahaan, tapi bagaimana kita bisa terus membangun komunikasi dengan mereka,” tegasnya.
Diungkapkan, saat ini di Kota Balikpapan masih banyak permasalahan klasik yang sering terjadi seperti banjir dan infrastruktur yang rusak dan lainnya.
Sebagaiman diketahui selama ini selalu muncul perdebatan mengenai penyebab banjir dan kondisi infrastruktur yang tidak kunjung membaik. Misalnya, di kawasan Grand City yang telah diawasi sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini masih belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Selama ini kan selalu ribut soal infrastruktur yang rusak dan banjir. Penyebabnya dari mana? Contohnya Grand City, beberapa tahun lalu kita sudah turun ke sana. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan,” ujar Odang biasa di sapa.
Ia juga menakui adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perawatan infrastruktur. Untuk itu, pihaknya berupaya menggandeng perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur di Balikpapan.
“Melalui pendekatan komunikasi yang lebih baik dengan pihak terkait, Komisi III berharap pengawasan dan perawatan infrastruktur di Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan efesien serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” harapnya. (ADV/Shiin)