Kutai Timur – Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kutai Timur, dr Novel Tyty Paembonan, menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan inovasi program untuk meningkatkan efektivitas APBD 2025 dalam pembangunan yang inklusif.
Namun, ia menegaskan perlunya langkah strategis agar anggaran yang dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi peningkatan performa APBD, tetapi proses penyusunannya harus lebih strategis. Jangan hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam program-program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar dr Novel (23/11/2024).
Fraksi PIR juga menyoroti pentingnya pengelolaan optimal terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Menurut dr Novel, SIPD memiliki peran sentral dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, terutama dalam mencatat usulan masyarakat melalui reses DPRD.
“SIPD harus dimanfaatkan dengan maksimal, bukan hanya sebagai formalitas. Sistem ini bisa menjadi alat penting untuk mencatat usulan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mendesak Pemerintah Kutim untuk menunjukkan komitmen penuh dalam mengintegrasikan SIPD ke dalam tata kelola pemerintahan. Sistem yang dikelola dengan baik diyakini dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, pengelolaan keuangan yang efisien, serta pengawasan yang efektif.
Lebih jauh, dr Novel menegaskan bahwa inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kutim secara maksimal.
Setiap rupiah yang dianggarkan harus mampu menghasilkan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan warga.
“Kami berharap pemerintah dapat berinovasi dan menciptakan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya,” tutupnya.
Melalui berbagai rekomendasi ini, Fraksi PIR berharap APBD 2025 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi pendorong nyata bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.ADV