Kutai Timur – Sayid Anjas, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, menyatakan bahwa kekurangan staf di berbagai dinas yang bertanggung jawab langsung untuk memberikan layanan masyarakat menyebabkan pelayanan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya masih belum optimal. Sayid menekankan bahwa Dinas Operasi dan UMKM tidak memiliki kapasitas karyawan yang memadai sesuai persyaratan.
Tidak hanya satu dinas, tetapi banyak dinas mengalami masalah yang sama. Sayid mengatakan, “Kami berharap pemerintah daerah dapat menambah pegawai agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.”
Ia menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD), yang sebelumnya dikenal sebagai BKD, memiliki otoritas untuk menambah pegawai. Sayid mengatakan bahwa pengadaan pegawai baru mungkin terhambat jika DPRD tidak mendorongnya.
“Ada beberapa regulasi yang harus diikuti, namun kami menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi outsourcing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Ini penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di tangan beberapa operator.”
Sayid menegaskan “untuk Memenuhi kebutuhan SDM yang diperlukan dan mendapatkan anggaran adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sayid Anjas menyatakan bahwa kekurangan staf adalah penyebab utama keterlambatan proses pelayanan publik.
Dia menyimpulkan, “Kami akan berusaha mengajukan peningkatan anggaran jika memang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pegawai, baik dalam hal insentif maupun gaji.” (SH/ADV)
