Faktanusa.com, Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, dengan gencar terus menyatakan perlawanan terhadap tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Kutai Timur, terlebih yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun pondok pesantren.
Dalam penyampaiannya, Yan menuturkan bahwa dinas-dinas yang saat ini berperan dalam mensosialisasikan dan menerapkan Peraturan Daerah mengenai perlindungan anak masih mendapatkan anggaran yang relatif kecil dari pihak pemerintah.
“Kalau sebelum ini kan ini terkait dengan anggaran kita yang memang agak, dalam tanda kutip ya, kecil, di dinas-dinas yang bersangkutan. Nah kedepan kita berharap ini kita berupaya lebih maksimal lagi dengan kita mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup,” paparnya.
Yan juga menyebutkan bahwa saat ini anggaran operasional pihak pemerintah meningkat sampai 5 triliun. Namun, ia mengaku bahwa hal tersebut belum berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasinya.
“Sekarang ini kan anggaran operasional pemerintah itu naik sampai 5 triliun. Ini tidak sebanding lurus ya, tidak sebanding lurus dengan pelaksanaan kedepannya,” terangnya.
Yan menuturkan bahwa ia menerima informasi terkait biaya operasional dan anggaran perjalanan dinas pemerintah yang tidak terserap dengan optimal, terutama dalam program Bimtek.
“Dari LKPJ dan Pansus kita sudah mendapat informasi bahwa justru di biaya perjalanan dinas biaya operasional pemerintah itu yang banyak tidak terserap. Terutama dalam perjalanan dinas, Bimtek,” tuturnya.
Ia menekankan, bahwa dengan tidak terserapnya anggaran dengan jumlah yang cukup besar tersebut, kedepan pemerintah dapat membuat perencanaan program dengan lebih baik sehingga tidak membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya.
“Apalagi sekarang ini tidak terserap, jadi mungkin itu yang nanti kita dorong saat ini ke pihak pemerintah untuk benar-benar merencanakan sesuatu, jangan membuat suatu perencanaan yang terlalu besar tetapi tidak sanggup untuk melaksanakannya,” ujarnya.
Dijelaskan pula olehnya bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bupati tahun ini menunjukkan nilai yang besar dari anggaran yang tidak terserap. Salah satunya kata yang adalah kegiatan perjalanan dinas yang menjadi penyumbang terbesar bagi Silpa tahun lalu.
“Kita lihat di dalam LKPJ Bupati tahun ini, tahun 2023 besar sekali tidak terserap. Dan salah satu penyumbang anggaran tidak terserap itu kan ya itu tadi dari operasionalnya dinas-dinas,” tandasnya.ADV