Ketua DPRD Kutim, Joni Soroti Pemerataan Tenaga Guru di Kutim

Loading

Faktanusa.com, Sangatta – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) jadi momen evaluasi bagi pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Terlebih soal sumber daya manusia (SDM). Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni mengatakan, saat ini tenaga guru di kawasan pedalaman mulai terisi dengan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kendati dirinya cukup khawatir jika tenaga guru PPPK ini malah meminta dipindahkan ke sekolah di kawasan kota. Padahal jelas sekali, kebutuhan pengajar di pedalaman sangat tinggi. Ia pun meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutim untuk tegas terkait penempatan SDM ini.

“Teman-teman (guru) kan sudah ada penugasannya. Jadi jika ingin dipindahkan tugas ke kota tentunya harus ada yang dipindahkan ke situ juga. Kalau tidak sinkron ya tidak bisa. Ini syarat utamanya,” ungkapnya.

Ia melihat kebutuhan guru di pelosok sangat besar. Jadi, jika memang guru yang ada mau dipindahkan ke kota, maka paling tidak harus ada penerimaan lagi. “Kalau melepas saja, tapi sekolahnya tidak menerima guru ya tidak bisa. Apalagi kalau di kota, ya sudah tidak ada penerimaan. Kan sudah full,” ucapnya.

Jika memang kemudian tenaga pengajar ini mau dipindahkan, paling tidak menunggu masa tertentu. Misalnya lima sampai delapan tahun masa kontrak. “Kalau memang sudah memenuhi ya boleh lah pindah ke kota. Tapi kalau semua mau di kota ya nanti sekolah di pedalaman ketinggalan lagi,” lanjut dia.

Apalagi saat ini penerapan sistem merdeka belajar tengah digencarkan. Itu artinya butuh tenaga pengajar yang mumpuni. Sementara PPPK ini dianggap sebagai tenaga yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. “Demi penerapan merdeka belajar. Makanya Jangan semua mau ke kota,” harapannya.

Untuk mencapai merdeka belajar secara merata, mereka yang telah ditugaskan di pedalaman harusnya memilih rasa tanggung jawab. Yaitu menyebarkan konsep merdeka belajar agar bisa sampai dan diterapkan di pedalaman, bukan hanya di kota saja.

“Dengan begitu siswa di pedalaman tidak ketinggalan. Harus begini agar merata. Jangan sampai pedalaman ketinggalan terus. Apalagi merdeka belajar ini sudah diatur semua lah tahap-tahapnya,” tutupnya.ADV

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top