Faktanusa.com, Sangatta – Dalam masa resesnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur, Joni mengunjungi desa Sepaso di Bengalon untuk melakukan serap aspirasi dari warga yang memang menjadi dapilnya.
Joni juga menegaskan terkait permintaan pembuatan sumur bor oleh warga Tepian Langsat yang dirasa dapat memberikan solusi, namun ia melihat bahwa terdapat daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa dibuat sumur bor. Hal itu dikarenakan daerah tersebut memiliki kadar asam yang tergolong tinggi.
“Ya, untuk saat ini yang mengatasinya sumur bor itu. Tapi ada daerah-daerah tertentu juga yang tidak bisa disumur bor itu. Ada beberapa tempat itu yang memang tidak bisa karena kadar asamnya tinggi,” tandasnya.
Lebih lanjut, menyoroti beberapa proyek pekerjaan yang saat ini terlihat sangat lambat bahkan cenderung macet, Joni belum dapat memberikan banyak komentar mengenai hal tersebut karena belum mendapatkan informasi terkini mengenai hal tersebut.
“Kemarin saya pernah mengusulkan dari dua desa itu sehingga dialihkan. Karena kadar asamnya tinggi, jadi sehingga dialihkan ke Bengalon Kota,” sambungnya.
Joni pun tampak menyanksikan jika persoalan anggaran yang menjadi penyebabnya, karena seharusnya pekerjaan multiyears tetap jalan meskipun biayanya akan terhitung hutang.
“Nggak tahu, apa nunggu anggaran keluar kah atau bagaimana. Sebenarnya multiyears kan nggak seperti itu, harusnya jalan terus dia. Sebenarnya multiyears kan nggak harus menunggu anggaran, kan jalan terus. Nanti pemerintah punya utang, sehingga pemerintah punya utang itu dicicil tiap tahun,” tuturnya.
Joni pun berkata jika pekerjaan tersebut memang terhenti karena suatu alasan, maka seharusnya anggarannya akan menjadi SIPLA, untuk itu ia akan terlebih dahulu melihat laporan LKPJ-nya.
“iya pasti nanti kalau tidak terserap pasti ada SILPA, makanya nanti Pansus LKPJ itu turun ke lapangan ngecek itu,” ujarnya.
Joni pun menjelaskan lebih jauh bahwa jika memang proyek itu dinilai layak, maka pembayarannya akan diatur pada penetapan anggaran berikutnya.
“Nanti apa memang layak itu nanti dianggarkan lagi di 2024 perubahan itu kan pembayarannya begitu, murni perubahan-murni perubahan pembayarannya,” pungkasnya.ADV