Arfan Sebut Setidaknya Butuh 20 Tahun Untuk Ciptakan Pembangunan Merata di Kutim

Loading

Faktanusa.com, Sangatta – Dalam upayanya mendorong roda ekonomi kerakyatan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten harus mendorong terciptanya kebijakan maupun program yang mendukung meningkatnya pendapatan asli daerah Kutim

Wakil Ketua ll DPRD Kutai Timur, Arfan mengungkapkan bahwa sebagai pihak pemerintah dirinya senantiasa mendorong terciptanya perda-perda yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.

“Ya pastilah, karena kita sebagai anggota DPR, kita mendorong pemerintah supaya perda-perda yang meningkatkan PAD itu kita dorong,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa ketika Perda tersebut telah dibentuk dan disahkan maka berikutnya adalah bagaimana menjalankan Perda tersebut agar dapat benar-benar menyumbang bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Sekiranya sudah ada perda tinggal menjalankan saja sebenarnya. Kita harapkan dinas-dinas terkait perda yang sudah diwacanakan, sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah harus dijalankan,” tuturnya.

Arfan menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata sangat luar biasa namun sayangnya infrastruktur yang menunjangnya belum dinilai memadai sehingga pengunjung wisata tersebut belum cukup maksimal.

Disisi lain, Arfan juga menyampaikan bahwa dalam rangka membangun Kutai Timur yang merata diperlukan proses yang tidak sebentar. Ia menuturkan bahwa diperlukan sedikitnya 20 tahun untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Yang pertama memang saya pikir kendala ya, kendalanya itu Kutai Timur sangat luas, sangat luas, wilayahnya sangat luas wilayahnya. Jadi untuk mau membangun merata itu butuh proses, paling tidak 20 tahun lah,” ujarnya.

Ditekankan kembali oleh Arfan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki wilayah yang sangat luas tak mungkin dilakukan dalam satu periode terlepas dari siapapun yang menjadi Bupati. Oleh karena itu Arfan menuturkan bahwa semua wilayah di Kutai Timur tentu menjadi prioritas tanpa adanya pembeda-bedaan.

“Tidak cukup, tidak cukup satu periode, karena siapapun bupatinya kalau luas wilayahnya seperti ini yang mana menjadi prioritas, semua jadi prioritas,” pungkasnya.ADV

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top