Faktanusa.com, Samarinda – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (12 Juni 2025), dan menjadi bagian dari kajian akademik mahasiswa terkait dengan perumusan kebijakan pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh dua anggota DPRD, yakni Darlis Pattalongi dan Sarkowi V Zahry, yang didampingi oleh Tenaga Ahli DPRD Kaltim, Tri Nugroho. Hadir pula sebagai pendamping dari pihak akademisi, Farah Silvia, dosen Program Studi PAI UIN Samarinda.
Dalam sambutannya, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa untuk mengadakan dialog langsung dengan para legislator. “Kami sangat senang ketika mahasiswa datang langsung ke DPRD untuk berdiskusi. Audiensi resmi seperti ini adalah alternatif positif yang tidak kalah efektif dibandingkan aksi demonstrasi,” ujar Darlis.
Mahasiswa yang hadir memaparkan hasil kajian mereka mengenai kondisi dan perumusan kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur. Mereka menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan gratis yang sedang menjadi perhatian publik. Beberapa mahasiswa mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap program-program pendidikan lainnya yang ada di Kaltim.
Dalam diskusi yang berlangsung secara interaktif, anggota DPRD menjelaskan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya berkutat pada aspek pembiayaan seperti biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau pendidikan gratis, tetapi juga meliputi berbagai aspek lain seperti mutu pendidikan, pemerataan akses, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Darlis menegaskan bahwa pihak legislatif terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, guna merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan efektif. “Kami berharap mahasiswa PAI UIN dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan ikut mengawal proses kebijakan pendidikan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambah Darlis.
Kegiatan audiensi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, diharapkan kebijakan pendidikan di daerah ini semakin inklusif, responsif, dan berkualitas.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama demi meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur. (ADV/**)