Balikpapan, 1 Juli 2025 — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dilaporkan belum mencapai target yang ditetapkan hingga pertengahan tahun 2025 ini. Kondisi ini menimbulkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa.
Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Balikpapan (BEM UNIBA), Hijir Ismail, secara tegas mendesak Wali Kota Balikpapan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), bahkan mencopot kepala dinas jika perlu.
“Kami menilai kinerja Kepala BPPDRD Balikpapan tidak maksimal. Apabila hingga pertengahan tahun PAD belum juga menunjukkan progres signifikan, ini menjadi indikator buruknya tata kelola dan upaya peningkatan pendapatan daerah,” ujar Hijir dalam pernyataannya dengan jurnalis, Selasa (1/7).
Menurut data terakhir, realisasi PAD baru mencapai sekitar 47% dari target tahun ini. Sektor-sektor penyumbang utama seperti pajak restoran, hotel, dan retribusi parkir dinilai belum dioptimalkan secara maksimal.
Jika ditelusuri lebih dalam, sektor pajak restoran yang biasanya menjadi salah satu tulang punggung PAD menunjukkan penurunan tren kontribusi. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap penarikan pajak secara optimal. Hal ini turut memengaruhi keakuratan data penerimaan dari sektor tersebut.
Sementara itu, potensi dari retribusi parkir dinilai belum tergarap maksimal. Beberapa titik parkir strategis di kota ini masih belum masuk dalam sistem retribusi resmi dan terpantau oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kebocoran pendapatan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan sistem digitalisasi dan audit menyeluruh oleh BPPDRD.
Hijir menambahkan bahwa lemahnya pencapaian ini akan berdampak langsung terhadap pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Balikpapan. Ia pun meminta Wali Kota agar tidak ragu mengambil langkah tegas demi menjaga kredibilitas pemerintah daerah.
Ironisnya, Balikpapan pada tahun 2024 lalu menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2024, yang menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Kehadiran tamu nasional tentu mendongkrak aktivitas ekonomi lokal—mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa justru Pendapatan Asli Daerah tidak menunjukkan lonjakan atau bahkan gagal mencapai target?
“Ini sungguh tidak masuk akal. Sebuah kota yang menjadi sorotan nasional dan pusat berbagai agenda pemerintahan dan bisnis, justru mengalami stagnasi PAD. Ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaan dan penarikan pajak maupun retribusi,” tegas Hijir.
Ia menilai bahwa kesempatan besar seperti ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pendapatan, bukan sekadar menjadi seremonial tanpa dampak fiskal yang nyata bagi kota.
“Kami mendukung pembangunan kota, tapi harus ada tanggung jawab dari para pemangku kebijakan. Jika memang tidak mampu, sudah sewajarnya ada penyegaran di tubuh BPPDRD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hijir menyatakan bahwa apabila desakan evaluasi ini tidak mendapatkan respons konkret dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar konsolidasi dengan elemen mahasiswa lainnya untuk menyiapkan aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Kami sedang membuka komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan lintas kampus dan elemen masyarakat sipil. Bila pemerintah tetap pasif, maka gerakan moral akan kami suarakan di ruang publik secara terbuka dan tertib,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan semata-mata bentuk protes, melainkan ajakan untuk membenahi sistem pengelolaan PAD agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pemerintah mendengar suara rakyat. Kinerja fiskal yang buruk adalah alarm bahaya bagi pembangunan. Kami akan terus mengawal isu ini, karena menyangkut masa depan kota dan generasi muda yang hidup di dalamnya,” pungkas Hijir.